Sinergikan Usulan Pembangunan Melalui Reses


sinergikan-usulan-pembangunan-melalui-reses-amru-chanwari

“Kita ini wakil rakyat, berada di dua sisi. Sebelahnya ekskutif dan sebelehnya masyarkat. Jadi, dewan adalah jembatan penghubung antara masyarakat dengan ekskutif,” ungkap Amru Chanwari, Anggota Komisi II DPRD KKU.

Di umur KKU yang masih anak-anak ini (9 tahun), masih banyak kelemahannya. Ibarat anak, usia 9 tahun masih kelas 2 SD. Artinya, kita masih perlu banyak belajar atau bertanya kepada yang dewasa/berwawasan, pada daerah yang lebih maju dari kita.

Sebetulnya, di usia KKU yang masih relatif muda ini, ini momen yang baik bagi kita untuk melangkah lebih dewasa, menata KKU lebih baik di banding daerah lain. Kita harus bisa merubah pola lama yang tidak sesuai dan bertentangan. Jangan sampai pola ini menjadi kebiasaan, kemudian menjadi budaya yang tidak baik dan sulit dirubah.

Masyarakat tidak bisa kita salahkan sepenuhnya. Inilah gambaran masyarakat kita, dengan segala dinamika yang ada padanya. Sebetulnya, mereka tergantung bagaimana pemimpin. Karena pemimpin adalah gambaran bagi mereka.

Dari hasil reses Amru Chanwari di beberapa tempat, salah stunya desa Sungai Mata Mata, banyak hal yang menjadi keluhan masyarakat. Terutama persoalan infrastruktur seperti, jalan, jembatan, air bersih dan listrik yang masih banyak belum terpenuhi. Ini bukan hanya di Sungai Mata Mata, termasuk daerah lain, baik di KKU maupun Indonesia umumnya.

Kita perlu mengkaji ulang, bagaimana sistem yang baik dalam menjaring aspirasi masyarakat. Sehingga aspirasi ini dapat diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Agar terpenuhinya rasa keadilan dan pemerataan pembangunan di masyarakat.

Selama ini ada 2 jalur dalam menyerap aspirasi masyarakat, yaitu jalur ekskutif dan legislatif. Jalur ekskutif idealnya mengacu pada hasil musrenbang, baik dari tingkat desa hingga pusat. Sedangkan jalur legislatif, idealnya itu dirumuskan dari hasil reses yang dilakukan Anggota Dewan.

Hanya saja ada perbedaan dari 2 jalur/sistem dalam menyerap aspirasi ini. Kalau pemerintah (ekskutif), dari hasil musrenbang mereka bisa langsung mengekskusinya. Tetapi dewan (legislatif) tidak bisa langsung diekskusi dewan. Ada proses yang harus dilakukan.

sinergikan-usulan-pembangunan-melalui-reses

Dewan harus memproses aspirasi masyarakat dari hasil resesnya. Kemudian di bahas dalam paripurna, disampaikan ke pemerintah agar dapat diakomodir. Setelah terakomodir, dinas terkailah yang melaksanakan kegiatan tersebut (ekskutornya).

Menurut politisi Gerindra ini, aspirasi yang paling mendasar bagi masyarakat adalah persoalan infrastruktur tadi. Persoalan ini hampir merata dimana-mana. Namun sayang, selama ini musrenbang hanya kegiatan serimonial saja.

Banyak desa yang kecewa dengan aspirasi mereka di musrenbangdes yang tidak muncul-muncul. Setidaknya 30 % hasil musrenbangdes mereka terakomodir/terealisasi. Faktanya, di desa Sungai Mata Mata Tahun Anggaran 2015, tak satu pun hasil musrenbangdes yang muncul/terakomodir.

Dalam membahas dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, ada kewenangan dewan disana. Dalam membahasnya, dewan tidak disajikan usulan dalam bentuk hasil musrenbangdes oleh pemerintah, namun disajikan dalam bentuk yang sudah dirajik-rajik atau diramu-ramu oleh pemerintah.

Seperti disajikan makanan setengah matang, tetapi rempahnya sudah cukup. Sehingga kami kadang kesulitan memilah/memilih hidangan tersebut, mana yang baik untuk di konsumsi (sesuai aspirasi masyarakat), mana yang tidak. Inilah permasalahannya, sehingga musrenbang hanya sebagai kegiatan serimonial. Hanya untuk memenuhi kentuan Peraturan Perundang-Undangan saja.

Sebentulnya dewan dilibatkan dalam mesrenbang di tingkat kecamatan atau kabupaten. Masalahnya, waktu musrenbang terbatas. Dengan waktu yang terbatas, dan jumlah personil yang terbatas pula, dewan tidak mungkin bisa memilih usulan pembangunan tersebut dalam waktu 1 hari.

Sacara teknis, hasil musrenbang ini menjadi laporan utuh yang disampaikan ke Bupati. Kemudian Bupati menyarahkan tugas ini ke Bappeda. Dan Bappeda-lah yang memilah/memilih mana yang perlu dimasukan, mana yang tidak.

Kemudian dalam sistem penganggaran di daerah ada tim, yaitu TAPD namanya, atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah. TAPD inilah yang memasukan usulan dari SKPD-SKPD yang ada, tentang program SKPD untuk dimasukan dalam pembahasan RAPBD.

SKPD, dalam membuat usulan biasanya cenderung melaksanakan apa yang telah menjadi visi misi daerah, yang kadang belum tentu sesuai dengan kebutuhan terkini di masyarakat. Dan sinilah kadang biasanya kita  terjebak dalam sistem, yang menurut kacamata Amru itu salah.

Bagaimana tidak salah? Karena sistem ini mengalir dari pusat hingga ke desa. Presiden, ketika nyapres membuat visi misi. Setelah terpilih visi mini ini dijabarkan dalam RPJM Nasional. Kemudian, RPJM dijabarkan dalam bentuk program-program.

Demikian juga Gubernur, Bupati/Walikota hingga ke Kepala Desa melakukan hal yang sama. Tidak ada larangan/keharusan bahwa visi misi Cagub harus sama dengan Presiden. Visi misi Cabup/Walikota harus sama dengan Gubernur dan Presiden. Visi misi Cakades harus sama pula dengan atasannya. Semua calon punya hak untuk membuat visi misinya masing-masing.

Untuk visi misi Presiden hingga Kades tentu tidak akan sama, dan akan jauh berbeda, kerena dipikirkan kepala yang berbeda. Sebab, dalam membuat visi misi tidak ada aturan dan kerangka yang jelas. Suka-suka yang membuat visi misi. Sehingga selalu berlawanan, antara kebijakan/program pembangunan nasional, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa.

Di tingkat kementerian misalnya. Bahwa menjadi wajib hukumnya menteri melaksanakan visi misi Presiden terpilih, yang telah ditetapkan sebagai visi misi nasional. Jika menteri tidak melaksanakan visi misi tersebut, siap-siap meteri tersebut dipecat. Kadang ini berlaku hingga ke level desa.

Persoalan ini pula yang terkadang membuat hasil musrenbang tidak sesuai harapan. Kerana tekanan misalnya, apabila SKPD tidak melaksanakan visi misi atasannya, tentu ada konsekuensinya. Jadi, Kepala SKPD jadi takut dengan atasan, tapi tidak dengan rakyat. Sehingga dalam menetapkan usulan harus sesuai dengan pedoman atasannya, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana tertuang dalam musrenbangdes.

Sekedar perbandingan zaman Orba dulu. Pembangunan berjalan secara teratur tanpa gangguan. Kerana yang menjadi pedoman hanya 1, yaitu GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Kemudian GBHN dijabarkan dalam Repelita/Pelita. Dari pusat hingga ke desa, acuan pembangunan hanya satu saja, yaitu GBHN. Sebab itulah sektor pertanian kita zaman Orba berhasil, bahkan bisa ekspor beras.

Untuk keselarasan pembangunan, sang Multi Talenta ini setuju bahwa, arah pembangunan harus ditentukan pusat. Jadi, kita tidak lagi mengandalkan visi misi, yang anatara Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Desa selalu bertentangan.

Jika arah/pedoman pembangunan tidak 1 garis komando, tidak ada larangan bagi Kepala Daerah untuk tidak melaksanakan visi misinya, kendati itu bertentangan dengan pusat. Dan inilah yang menyebabkan pembangunan menjadi tidak sinkron. Karena, masing-masing tingkatan kepemimpinan ngotot melaksanakan visi misinya.

Kemudian, kerana berpatok pada visi misi tersebut pula, kita mengabaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pada hal, aspirasi inilah yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, tak heran, selama ini musrenbangdes hanyalah acara serimonial semata. Hasilnya selalu kabur, karena terbenturan dengan visi dan misi.

Sistem ini buah dari reformasi. Atau kita masih memakai warisan Orde Baru (Orba). Untuk merubah sistem yang sudah ada dan mengakar ini, bukanlah perkara mudah. Ini tidak dapat dilakukan segelintir orang atau individual saja. Artinya, jika ingin merubah sistem ini agar lebih baik, harus ada perombakan secara menyeluruh Undang-Undang yang membuat celah sistem ini berkembang atau bertahan. Tentu dengan menjamin rasa keadilan dan tegas dalam penerapan aturannya.

Dan untuk mewujudkan sistem yang baik ini, pendidikan politik harus benar. Rekrutmen pejabat harus baik. Demikian juga demokrasi. Demokrasi kita harus baik. Bukan demokrasi yang ikut-ikut atau berkiblat ke barat, demokrasi yang tidak mungkin bisa kita paksakan di Indonesia ini. Sebab, kultur kita berbeda barat.

Bukan berarti kita setuju kembali ke zaman Orba yang tersentral (sentralisasi), yang otoritasnya penuh dikendalikan Presiden. Sehingga menciptakan pemimpin yang diktator. Setidaknya, hal-hal yang menjadi kewenangan pusat, jangan lepaskan ke daerah. Sehingga banyak Kepala Daerah yang terjebak dalam kasus hukum, karena merasa memiliki otoritas.

Pemerintahan yang tersentral ini penting, tapi bukan sentralisasi yang otoriter. Dengan pemerintahan yang tersentral, akan memudahkan dalam penataan Negara. Sehingga tidak banyak Kepala Daerah yang terjebak dalam kebijakan yang merugikan masyarakat, atau menjerat leher sendiri. Bahkan, kadang dengan Otonomi Daerah (Otda), banyak tercipta raja-raja kecil di daerah.

Dengan Undang-Undang Nomor 23/2014, sekitar 40 % kewenangan daerah di cabut pusat. Dengan demikian, akan memudahkan Pemerintah Pusat dalam mengontrol kebijakan daerah yang tidak memihak ke publik.

Sepintas kita menilai, dengan terbitnya UU 23/2014, sistem pemerintahan ini seperti berangsur-angsur ke tersentralisasi. Contohnya, tidak ada lagi kewenangan Bupati dalam pengangkatan Kepala Dinas. Kemudian perijinan pertambangan, perkebunan dan perikanan menjadi kewenangan provinsi, sebagai wakil Pemerintah Pusat. Inilah bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Sebetulnya, dengan pencabutan beberapa kewenangan Pemerintah Daerah oleh pusat, ada nilai positifnya bagi daerah dan masyarakat. Sehingga Kepala Daerah tidak semena-mena dalam membuat kebijakan, yang selama ini lebih cendrung pada kepentingan politiknya.

Kita di daerah ini, sepertinya hanya pasrah  menerima sistem seperti ini apa adanya. Ini mengalir begitu saja, seolah tak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Tak banyak yang dapat kita lakukan. Namun kita patut bersyukur dengan lahirnya UU Nomor 6/2014 tentang Desa. Setidaknya, ini dapat mengobati kegalauan masyarakat desa.  Artinya, walaupun musrenbangdes mereka tidak terakomodir, desa sudah punya anggaran Rp 2 M misalnya.

Desa sudah bisa menentukan arah kebijakan pembangunannya. Tentu pembangunan yang pro pada kebutuhan masyarakat. Tinggal bagaimana pengawasannya saja. Jangan sampai pembangunan hanya berdasarkan kepentingan Kepala Desa.

Masyarakat kita, ketika mereka miskin, kadang miskin segala-sagalanya. Miskin ekonominya, miskin SDM-nya, miskin skiilnya. Ini perlu bimbingan, arahan kita.

Maka tak heran, Amru sering mondar-mandiri di kantor BPJS demi membantu masyarakat yang tidak mampu mengurus kartu BPJS-nya, kendati beliau sudah duduk di parlemen. Termasuk membantu, membimbing masyarakat yang tidak paham dalam mengurus KK, KTP dan Akta Kelahiran anaknya.

Bagi dewan yang lahir dari dapil 4 ini, melayani masyarakat adalah hal yang biasa. Bahkan dia merasa, dengan duduk di kursi legislatif, peluangnya untuk berbuat ke masyarakat lebih besar lagi. Namun tidak semudah membalikan telapak tangan juga dalam mengakomodir kepentingan masyarakat yang bersifat prinsip. Ada mekanisme yang harus dilalui. Kecuali kepentingan itu persifat person.

Keputusan lembaga (DPRD) ini adalah kolektif kolegial, tidak bisa membuat kebijakan/keputusan sendiri. Ketika kita sendiri yang menonjol, belum tentu suara kita di dengar atau diakomodir teman-teman dewan lainnya. Tinggal bagamana kita mengimbanginya.

Saat ditanya tentang kewenangannya di legsilasi, pria sederhana ini memaparkan salah satu tupoksinya itu. Tahun 2015, ada 18 Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang disahkan DPRD KKU menjadi Perda. Semuanya inisiatif Pemerintah Daerah. Ini sangat urgen sekali, karena berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Sebab, dengan lahirnya UU Nomor 6/2014, mau tidak mau, peraturan yang berkaitan dengan desa yang tidak sesuai lagi, itu harus dirubah/bongkar.

Tahun 2016, ada 21 Raperda yang harus diselesaikan, 4 diantaranya adalah inisiatif  DPRD. Empat Raperda inisiatif DPRD yaitu, Pertama, Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Karena KKU 97 % Islam, maka pengelolaan zakat ini menjadi penting demi kesejahtreaan masyarakat. Perda tentang zakat ini, di Kalbar, KKU-lah satu-satunya.

Kedua, Raperda tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, hak-hak orang-orang cacat. Ketiga, Raperda tentang Pembinaan Olahraga Berprestasi. Keempat, Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum.

Jadi, ketika kami keluar daerah itu bukan kami pergi berlimuran atau jalan-jalan. Ini dalam rangka studi banding ke daerah yang lebih maju. Kaitan dengan Raperda zakat misalnya, kita  harus mencari referensi ke daerah lain yang terlebih dahulu memiliki Perda itu. Sehingga kita tidak salah dalam membuat rancangan tersebut.

Kedepan,  Ketua Konspiderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KKU ini, ingin menginisiasi Raperda tentang CSR (Corporate Social Responsibility). Atau dapat diartikan, bahwa CSR adalah tanggung jawab moral suatu perusahaan tetrhadap strategi stakeholdersnya.

Perusahaan berkewajiban membina, menyantuni masyarakat tempat dimana mereka mendirikan usahanya. Sebab, usaha mereka memiliki dampak pada lingkungan, kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Peraturan yang mengikat tentang ini yaitu,  UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Serta Peraturan Pemerintah Nomor 47/2012 tentang tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Di tempat kita ada perusahaan sawit. Seperti Jalin Varnio, SMP, CUS, dan lain. Mereka mengimplementasikan CSR hanya pada saat lebaran saja, seperti sembako murah misalnya. Padahal bukan seperti itu, dan jauh dari itu sebetulnya. Ada kententuan yang mengatur sekian persen dari laba perusahaan dari neraca mereka, diperuntukan untuk kepentingan lingkungan masyarakat disekitarnya.

Kedepan, CSR ini harus dilakukan secara terbuka. Perusahaan, sesuai kajian Menkumham, harus transparan memberikan sebagian labanya untuk lingkungan/desa yang berdampak akibat aktivitas mereka.

Oleh karena itu, kita berpikir bagaimana caranya agar masyarakat di sekitar perusahaan, mendapatkan hak-hak mereka secara legal. Kerena itu, kita ingin menginisiasi Raperda tentang CSR tersebut. Kerana kita sering menerima laporan masyarakat tentang tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat.

Menepis imej yang berkembang di masyarakat soal proyek aspirasi dewan yang tidak tepat sasar. Misalnya, ada paket aspirasi yang hanya untuk kepentingan person saja. Menyikapi hal tersebut, Amru mengatakan, itu tergantung pada person masing-masing.

Sebetulnya, jika Anggota Dewan dalam membuat usulan mengacu pada hasil musrenbangdes. Atau mengacu pada hasil resesnya, Amru yakin, tidak akan ada pembangunan yang tidak tepat sasaran tersebut.

Amru sendiri, dalam menampung aspirasi masysarakat melalui mekanisme reses. Baginya, reses adalah momen yang tepat untuk dia menggali asprasi masyarakat. Serta momen yang baik pula untuk dia lebih dekat dengan masyarakat. Mendengar keluh-kesah yang berkembang di masyarakat. Yang paling penting menurut Amru, jangan hanya saat pemilihan kita dekat dengan masyarakat, setelah duduk tidak pernah datang atau lupa dengan mereka.

Seperti resesnya di desa Sungai Mata Mata. Amru membuka selebar-lebarnya ke masyarakat apa yang menjadi keluhan mereka. Tak hanya itu, dia juga membuka kritikan untuknya. Silakan masyarakat mengkritiknya, asalkan kritikan itu membangun.

“Kita tidak perlu takut dengan kritikan. Karena dengan kritikan, kita akan tahu kelemahan kita. Dan inilah jalan kita untuk meperbaiki diri. “Maysarakat itu ibarat cermin, tempat kita berkaca,” ungkap Amru.

Sejak dia dilantik, September 2014 yang lalu. Mereka (dewan) priode 2014-2019 baru aktif berkerja tehitung 2015. Kalau 2014, masih melanjutkan kegiatan priode sebelumnya. Jadi, sejak 2015 hingga sekarang, ini merupakan ketiga kalinya Amru turun reses. Dalam setahun, ada 2 kali reses, pada awal dan akhir tahun.

Sebelum bertatap muka dengan masyarakat Sungai Mata Mata, Amru bersama Raden Jamrudin, Pjs Kades Sungai Mata Mata, meninjau kondisi jembatan Sungai Mata Mata. Rencananya, jembatan tersebut tahun anggaran ini akan segera diselesaikan. Dari APBD kita 2016, sudah dialokasikan Rp 7 miliar lebih untuk melanjutkan jembatan yang cukup lama waktu pengerjaannya ini. (Has/IL)

 

Posted on 16 November 2016, in dprdkku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: