Pikirkan Nasib Honorer, Jangan Hanya Menciptkan Program Saja!


tajudin

Tajudin, Wakil Ketua DPRD KKU, menaruh simpatik yang dalam terhadap penghasilan para tenaga pencerdas bangsa dan pelayan masyarakat. Pasalnya, jasa besar mereka, dengan tuntutan resiko dan tanggung jawab yang tinggi, tak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan.

Adalah guru honorer sekolah di Pulau Meledang dan Betok – Kecamatan Karimata Kepulauan. Dalam sebulan, mereka hanya mendapatkan imbalan Rp. 250 ribu saja. Dengan penghasilan seperti ini, jangankan untuk kebutuhan dapur, untuk biaya jajan anak saja tidak cukup. Pada hal mereka adalah tenaga-tenaga pencerdas bangsa. Di tangan mereka pula, pejabatan dan orang-orang penting di negeri ini tercipta. Termasuk Tajudin. Dia merasa bisa duduk di parlemen, tentu berkat jasa guru.

Kendati honor sekolah, guru-guru tersebut benar-benar mengabdi. Semangat dan kinerja mereka, kadang mengalahkan guru-guru PNS yang ada di pulau, atau tempat lain. Tatepi lagi-lagi, sesal Tajudin, penghasilan mereka jauh dari harapan.

“Kenapa Pemerintah Daerah tidak melihat, atau memikirkan nasib guru honor sekolah seperti mereka? Mereka tidak minta diangkat sebagai PNS, honor daerah pun mereka sudah bersyukur. Sehingga penghasilan mereka sebading dengan tanggung jawabnya,” desak Tajudin.

Sementara kita menempatkan guru PNS ke sekolah-sekolah di pulau, tetapi keatifan mereka kadang jauh dari yang diharapkan. Karena keadaan, dan mereka bukan penduduk setempat, waktu 1 bulan adalah waktu yang lama dan membosankan bagi mereka.

Saat kita merekrut PNS dari luar KKU, luar Kalbar atau luar Kalimantan. Awal-awalnya mereka mau ditempatkan di pulau-pulau. Namun tak berapa lama, mereka sudah mengusulkan pindah, kembali ke tempat asal mereka. Jadi, KKU hanya sebagai batu loncatan mereka saja. Yang jadi korban adalah anak-anak.

Kita tidak diskriminatif terhadap orang luar yang mengadu nasibnya di Negeri Bertuah. Tetapi, ketika mereka lulus PNS di tempat kita, buatlah cara agar mereka betah/bertahan. Setidaknya ada regulasi, agar mereka tidak mudah mengusulkan pindah.

Kenapa Pemerintah Pusat, atau pemerintah Daerah tidak memikirkan dan memberdayakan SDM-SDM yang ada di daerah atau pulau? Setidaknya, nasib guru-guru honor sekolah, asli anak pulau diangakat statusnya, minimal sebagai honor daerah.

Bayangkan, lanjut Tajudin. Berapa banyak tenaga kontrak/honor daerah yang tidak memiliki spesifikasi kerja yang jelas? Berapa banyak di anatara mereka, yang kerjanya di kantor-kantor hanya duduk-duduk, main game, atau ngerumpi saja? Kenapa kita tidak mengangkat tenaga kerja yang spesifikasi kerjanya jelas, seperti guru honor sekolah sebagai honor daerah?

Mengapa tidak ada evaluasi terhadap honor daerah ini? Pada hal mereka bekerja dengan sistem dikontrak. Artinya, dengan sistem ini, seharusnya ada evaluasi kinerja. Tapi itu tidak dilakukan Pemda. Andaikan hasil evaluasi kinerja honor daerah dilakukan Pemda sebelum perpanjangan kontrak, Pemda dapat mengklaim memberhentikan mereka yang berkinerja buruk.

Tujuan evaluasi keinerja honor daerah (Honda), selain memberikan efek jera kepada Honda, juga memberikan kesempatan kerja pada SDM lainnya. Artinya, hasil evaluasi kinerjanya Honda yang nilainya di bawah standar, dia tidak wajib memperpanjang kontraknya. Sehingga memberikan kesempatan kerja ke yang lain. Seperti guru honor sekolah yang penghasilan kecil, dan tenaga medis yang tak berpenghasilan tetap.

Inilah konsekuensi kerja dengan sistem kontraktual yang harus diterapkan Pemda ke Honda. Selain memberikan efek jera pada Honda yang kinerjanya buruk, juga memberikan kesempatan dan rasa adil bagi pengabdi-pengabdi lain yang benar-benar bekerja.

Tujuan daerah ini dimekarkan salah satunya ialah, pemberdayaan terhadap SDM-SDM yang ada di daerah. SDM kita tidak akan mampu bersaing dengan daerah luar, karena mereka terlebih dulu maju ketimbang kita. Paling tidak, ada persentasinya dalam rekrutmen PNS, antara anak daerah dan luar daerah.

Kita setuju dengan sistem rekrutmen PNS sekarang. Dengan sistem  CAT (Computer Assisted Test) atau tes PNS berbasis komputer ini, setidaknya memutus mata rantai KKN dalam rekrutmennya. Namun ini harus di dukung pengaturan lainnya. Adanya regulasi yang menagtur penambahan masa kerja mereka di tempat kerjanya, ketika mereka menandatangani siap di tempatkan dimana saja. Penempatan mereka harus adil dan merata di daerah-daerah yang membutuhkan. Bukan bertumpuk pada sekolah kota saja, atau sekolah-sekolah yang aksesnya mudah. Atau tujangan mereka yang bertugas di daerah terpencil ditingkatkan.

Tajudin berencana akan ke Menpan (Meteri Aparatur Negara). Meminta Menpan agar memprioritaskan anak-anak pulau dalam penerimaan PNS. Kenapa Tajudin bersemangat memperjuangkan ini? Karena hanya anak pulaulah yang betah bekerja di pulau, sebab disini tanah kelahiran mereka. Orang di luar pulau tidak akan mampu bertahan lama di pulau.

Selain menjumpai guru honor sekolah yang berpenghasilan minim, Tajudin juga banyak menemukan dan mendapatkan laporan tentang tenaga medis yang tak bergaji. Bertahun-tahun, bahkan ada yang 6 tahun mereka (bidan, perawat) bekerja di puskesmas tanpa penghasilan. Ini tidak hanya terjadi di pedalaman atau kepulauan. Di daerah kota saja banyak. Naluri Tajudin merasa sedih melihat dan mendengar kenyataan ini.

Bidan atau perawat yang mengabdi tersebut manusia biasa juga. Satu tahun, dua tahun mungkin mereka pasrah saja bekerja tanpa gaji. Setelah itu, mereka akan bosan dan semangat kerjanya menurun. Ini tentu mempengaruhi kinerja/pelayanan mereka terhadap pasien/masyarakat.

Pada hal, perawat bidan tersebut memiliki spesifikasi atau disipilin ilmu yang jelas. Tidak etis juga kita menghargai mereka “salut atas pengandiannya” tanpa gaji. Siapapun kita akan kecewa, ketika bekerja bertahun-tahun  tanpa penghasilan. Kita tidak cukup mengucapkan salut atau mengacungkan jempol kepada mereka. Kita harus memikirkan nasib mereka sebagai pelayan publik, dengan beban dan resiko kerja yang berat. Ketika mereka salah bekerja kita marah-marah kepada mereka. Tetapi, maukah kita memikirkan nasibnya yang tidak jelas tersebut?

Lagi-lagi. Mengapa Pemerintah Daerah tidak memikirkan ini. Ini bukan pekerjaan Bupati. Pusing juga jika Bupati harus memikirkan hal-hal seperti ini. Apa gunanya Bupati mengangkat Kepala-kepala SKPD yang ada, jika tidak mampu mencarikan solusi ini?

“Kami DPRD akan mendukung pemerintah untuk tujuan ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nasib guru dan tenaga medis tersebut harus kita pikirkan solusinya, karena mereka aset kita yang wajib kita jaga dan perhatikan,” tegas Tajudin mengajak instansi terkait.

Tajudin mengajak SKPD terkait duduk satu meja, merembukan persoalan ini. Karena, pendidikan dan kesehatan adalah program unggulan kabupaten ini. Program yang digratiskan Pemerintah Daerah. Namun masih ada guru dan tenaga medis yang bernasib tidak jelas. Tidak elok rasanya, program unggulan tidak didukung dengan SDM yang professional, bertanggung jawab dan berpenghasilan yang tetap/memadai.

Selain permasalahan guru dan tenaga medis, Tajudin juga memikirkan nasib para sepuluh sarjana per desa nanti. Bagaiman dan kemana mereka setelah lulus kuliah nanti? Jumlah mereka tidak sedikit, 430 orang pertahun. Sementara, tenaga honorer yang ada saja, seperti D3 dan S1 masih belum jelas nasibnya. Bagi Tajudin, 10 sarjana per desa ini bisa saja menjadi bom waktu buat daerah ini.

“Mindset orang kita berbeda dengan orang-orang di Jawa atau tempat lain. Di jawa, tamatan sarjana sudah biasa kerja sawah, sopir angkot, buruh dan sebagainya. Tempat kita, kebanyakan orientasi orang tua ketika anaknya sarjana harus jadi pejabat atau PNS,” Tajudin memaparkan fakta yang ada.

Pemerintah Daerah harus memikirkan ini. Program 10 sarjana per desa ini program baik. Namun kita tidak hanya menciptakan sarjananya saja, lapangan pekerjaan buat mereka harus tersedia dan perlu kita pikirkan sekarang.

Dalam waktu dekat, Tajudin berencana memanggil Sekda atau insransi terkait. Dia ingin membicarakan/merembukan persoalan-persoalan yang ada di KKU ini. Terutama peresoalan tenaga honorer (guru dan medis), serta program 10 sarjana perdesa. Tajudin ingin dari dikusi ini melahirkan keputusan yang bijak. Oleh karena itu, DPRD dan Pemda  harus bersinergi dalam hal ini.

Teakhir Tajudin mengajak semua pihak untuk memahami tugas DPRD, serta bahu-membahu dalam pembangunan KKU. Pertama, DPRD ini adalah lembaga politik, yang meilik 3 tupoksi, yaitu legislasi, badgeting dan pengawasan. Jadi, jika terjadi perbedaan pandangan dengan pemerintah itu hal yang biasa. Jika dewan bicara sedikit tegas, itu bukan berarti marah, tetapi dalam rangka mencari jalan yang terbaik buat kabupaten ini.

Kedua, menejalang Pilkada 2018 nanti, soal pendataan penduduk harus sudah klir. Karena sistem pemilihan sekarang sudah pakai e-KTP. Tajudin berharap, agas Disdukcapil melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Mendorong dan mensosialiasikan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. Bila perlu, cara menjempul bola terus dilakukan. Agar dalam Pilkada nanti, kita tidak mengalami hambatan-hambatan yang berarti lagi.

Ketiga, menjelang perhelatan Sail Selat Karimata 2016 di KKU, Tajudin mengajak semua pihak menyukseskan acara akbar tersebut. Terutama Disbudparpora sebagai leding sektornya, harus mampu memenej segala bentuk kegiatan yang diamanahkan pada mereka.

Tajudin tak ingin, kelemahan-kelemahan yang terjadi di Festival Karimata 2015 yang lalu, terulang di acara puncak Sail Selat Karimata 2016. Kita tunjunkan pada tamu-tamu kita, bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik buat mereka. (Has)

Posted on 16 November 2016, in dprdkku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: