Pertanyakan Pelayanan dan Transparansi BPJS


zanudin-vandio-se-pertanyakan-soal-pelayanan-dan-transparansi-badan-penyelenggaraan-jaminan-sosial-bpjs

Zanudin Vandio, SE pertanyakan soal pelayanan dan transparansi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS

 

Zanudin Vandio, SE pertanyakan soal pelayanan dan transparansi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pasalnya, di lapangan, banyak masyarakat yang mengeuluhkan akurasi/validasi data, pelayanan kesehatan dan jenis-jenis obat yang di tanggung BPJS.

Menurut jenisnya, ada BPJS non PBI dan BPJS PBI (Penerima Bantaun Iuran). BPJS PBI, iurannya ditanggung oleh pemerintah, ini khusus kelas III. Sedangkan non PBI tidak di tanggung pemerintah, seperti kelas II dan I. Sulit dibedakan, mana BPJS PBI, mana yang tidak. Kriterianya seperti apa, belum jelas.

Bicara soal data, banyak data lama yang muncul. Padahal pihak-pihak terkait telah melakukan pendataan ulang. Tapi masih saja muncul data yang status orangnya sudah lama meninggal atau pindah. Lalu apa gunanya pendataan ulang yang memakan dana APBD, jika data yang keluar masih data lama?

Selain itu, kader Partai Gerendra ini menemukan pula kasus yang berbeda di lapangan. Ada masyarakat yang sejak lama sudah mendaftar di BPJS. Khusus kelas III, iuranya di tanggung oleh Pemda KKU, melalui Dinas Sosnakertrans. Karena sebelum BPJS ada, program kesehatan gratis di KKU sudah berjalan, yaitu melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Namun begitu masyarakat mau berobat, ketika dicek, kartunya sudah tidak aktif lagi. Lalu, dimana iuaran tersebut, yang katanya di tanggung oleh Pemda?

Jika boleh, lanjut Ude Endot, sapaan lazim Zainudin Vandio, dia lebih setuju jaminan kesehatan masyarakat kembali ke Jamkesda. Jamkesda dulu tak banyak masalah, kendati ini membebankan ke APBD KKU.

Betul BPJS program pusat. Tapi ada salah satu provinsi yang mulai tidak sepaham dengan cara kerja BPJS. Bahkan provinsi tersebut ingin menolak BPJS. Provinsi Bali misalnya.

Tapi kita tak perlu seperti Bali. Jika pelayanan dan kinerja BPJS baik, untuk apa kita menolaknya. Hanya saja, BPJS perlu terus berbenah, memperbaiki kinerjanya. Agar kasus-kasus yang sering terjadi di lapangan, dapat diminimalisir.

Seperti jenis obat untuk pasien. Hingga hari ini tak jelas kriteria obot-obatan untuk pasien BPJS. Banyak pasien ketika di rawat di rumah sakit, tapi obatnya kebanyakan beli di apotik luar (apotik rakyat). Lalu dimana letak jaminan kesehatan yang ditanggung BPJS? Apa gunanya masyarakat bayar iuran perbulan, jika mereka masih dibebani biaya pengobatan?

Tentu kita tidak berharap masyarakat dipermainkan pengelola rumah sakit. Misalnya, seharusnya pasien mendapatkan obat-obotan tanpa membeli ke apotik rakyat. Karena ada oknum pengelola rumah sakit yang nakal, jadi, pasien harus beli obat ke apotok luar.

Yang dipikirkan Ketua Fraksi Merah Putih ini ialah, bagaimana nasib orang yang benar-benar tak mampu yang sakit. Jangankan untuk menebus obat di apotik luar, untuk makan sehari-hari saja mereka susah, misalnya. Apakah pihak rumah sakit harus memaksa pasien agar nebus obat? Atau rumah sakit hanya menangani pasien dengan pengobatan seadanya?

“Bagaimana jika yang sakit itu benar-benar orang tidak mampu, sementara mereka setiap mendapatkan resep dokter harus mengambil obat ke apotik luar? Lalu, dimana letak kegotongroyongan BPJS tersebut?” kritik Zainudin Vandio.

BPJS dalam hal ini harus transparan. Jelaskan ke masyarakat, jenis atau kriteria obat-obatan dan perawatan seperti apa yang berhak didapat pasien BPJS. Jangan sampai aturan main BPJS berubah-rubah. Apa lagi perubahan tersebut tanpa disosialisasikan ke masyarakat, membuat masyarakat semakin binggung dengan BPJS.

Belum lagi perbedaan, atau perlakuan pelayanan yang membeda-bedakan antara pasien BPJS dan tidak. Bukan soal tempat/ruang pasiennya, tapi perlakuan terhadap pasiennya. Kadang keluar bahasa yang tidak pantas dari pihak rumah sakit terhadap pasien atau keluarga pasien.

Atau, ada pasien yang ditolak rumah sakit, baik secara langsung atau tidak langsung. Misalnya, pasien A harus dioperasi kanker payudaranya. Pihak rumah sakit menyatakan, bahwa mereka tidak bisa melakukan operasi, karena peralatan rumah sakit tidak ada. Padahal mereka bisa melakukannya, dan pelatannya tersedia.

Zainudin menduga, ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Sehingga pihak rumah sakit menolak untuk operasi payudara ke pasien. Artinya apa? Pihak BPJS harus membenahi bentuk kerjasama mereka dengan rumah sakit. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi. Ini hanya contoh kasus saja. Dan kasus seperti ini tidak terjadi di tempat kita.

Kemudian, Zainudin menekankan. Dinas Sosnakertrans harus melakukan validasi data terkait masyarakat yang berhak mendapatkan kesehatan gratis dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, kategori pasien kelas 3 yang di tanggung Pemda. Sebab, masih banyak kita jumpai, pasien kelas 3 yang sudah terdaftar di BPJS, ketika mereka berobat, kartunya sudah tidak aktif lagi.

Pemaparan Zainudin, Komisi III berencana akan memanggil pihak BPJS, Dinas Sosnakertrans dan BPS KKU. Ingin minta penjelasan kepada institusi tersebut. Baik persoalan seputar kriteria/data warga tidak mampu, maupun seputar mekanisme dan prosedur jaminan kesehatan bagi masyarakat. (Has)

Posted on 16 November 2016, in dprdkku, Parlementaria. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: