Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kepulauan dan Pesisir


sukardi-py
 

Potensi Ekonomi Daerah Kepulauan, Butuh Perhatian

Ketika reses 5 – 7 Maret 2016 yang lalu, banyak hal yang Sukardi, SE, MM lihat dan himpun dari masyarakat pulau. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, maupun budaya.

Daerah tujuan reses Ketua DPRD KKU ini, 2 kecamatan terluar di KKU, yaitu Pulau Maya dan Karimata Kepulauan, daerah pemilihannya (dapil 2). Dengan 3 desa sebagai titik singgah/berkumpul, yaitu Pelapis, Ibukota Kecamatan Karimata Kepulauan. Kemudian desa Dusun Besar dan Satai Lestari, Kecamatan Pulau Maya.

Yang menjadi sorotan utama Sukardi ialah potensi kepulauan dan upaya pengembangannya. Sehingga ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua itu tergantung pengelolaan dan kebijakan pemerintah, pungkasnya.

Selama ini, kita belum mampu memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di kepulauan. Potensi tersebut lari ke daerah luar. Daerah luar yang dapat nama, bahkan keuntungan. Sementara, mereka menangkap atau mendatangkan ikan, udang dan sebagainya dari daerah kita.

Banyak persoalan yang membuat pontesi KKU di kepulauan lari ke luar. Permasalahan yang mendasar yaitu, pengawasan yang lemah serta sarana dan prasarana yang kurang atau tidak tersedia. Pengawasan yang lemah, seperti adanya aktivtas penangkapan ikan dengan cara di bom, atau masih terjadinya pencurian ikan dari Negara asing di perairan Selat Karimata.

Sedangkan kendala sarana dan prasarana yang kurang atau tidak tersedia, seperti tidak tersedianya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kepulauan. Tidak adanya pabrik es batu dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sulit/terbatas. Kemudian, adanya monopoli dalam sistem pemasaran ikan. Pelaku pasar mengambil ikan dari nelayan dengan harga semurah-murahnya, dan menjual ke konsumen dengan harga yang tinggi.

Dengan adanya TPI, pabrik es dan pangkalan BBM di kepulauan, Sukardi yakin, pontensi kelautan dan perikanan di kepulauan tidak akan lari keluar. Dan masyarakat tidak akan melakukan lelang ikan di laut atau di atas kapal. Sebab, mereka sudah memiliki tempat penjualan yang ideal di tempat mereka.

sukardi-pyk

Jika TPI di bangun di kepulauan dengan pengelolaan dan aturan yang jelas, selain mengefisienkan biaya operasional nelayan, juga bisa menjadi PAD untuk daerah ini. Jadi, kita tidak semata-mata mengandalkan sedekah dari pusat saja. Namun ada langkah-langkah konkrit kita dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah ini, guna untuk meningkatkan pendapatan kita.

Eronisnya, selama ini, khususnya masyarakat di Kepulauan Karimata, membawa hasil tangkap mereka ke Bangka Belitung (Babel). Orang-orang di Babellah yang menjadi bos bagi mereka. Mereka (nelayan) difasilitasi sarana dan prasarana tangkap yang lengkap, kemudian hasil tangkap kembali ke bos mereka di Babel. Ratusan ton hasil laut kita di bawa ke luar perbulannya. Yang dapat nama dan hasil dari laut kita bukan kita, tapi Babel.

Pemerintah Daerah harus mendorong pihak ketiga agar mau berinvestasi kesana. Agar persoalan es batu atau BBM yang sulit dapat teratasi. Jika tidak ada investor yang mau berinvestasi, pemerintah bisa mengambil inisiatif sendiri.

Mudah-mudahan, pembangunan Pusat Pelelangan Ikan (PPI) di Sukadana yang sedang dalam proses pembangunan benar-benar bermanfaat. Karena sayang, jika PPI di bangun dengan dana yang tidak sedikit tersebut, tapi minim atau tidak bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Sebab sudah banyak contohnya pembangunan yang terbilang gagal. Kita membangun sesuatu yang gaungnya luar biasa dengan dana besar, tetapi minim, atau bahkan tidak bermanfaat di masyarakat. Ini terjadi di beberapa SKPD.

Kemudian Sukardi juga melihat. Selama ini kita lemah dalam pembinaan kepada nelayan-nelayan yang ada. Kadang kita hanya bisa memberikan bantuan, tanpa melakukan pembinaan/pendampingan yang intensif ke mereka. Misalnya, kita dorong dan bantu masyarakat pulau untuk mengembangkan rumput laut. Sementara, ketika produksi melimpah, tidak ada daya dan upaya pemerintah dalam hal pemasarannya. Sehingga masyarakat nelayan menjadi trauma.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nelayan, pemerintah bisa saja memberikan bantuan, baik berupa dana usaha, maupun berupa sarana. Seperti bantuan dana atau sarana untuk pengembangan ikan kerapu dan usaha lainnya.

Andai kata persoalannya selama ini masyarakat tidak memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Perntanyaannya, bagaimana pembinaan dan pendampingan kita selama ini ke mereka?

Jika pembinaan/pendampingan dari pemerintah berjalan dengan baik. Kemudian aturan mainnya baik, jelas dan mengikat, insya Allah program apapun akan berjalan dengan baik. Limah puluh persen saja masyarakat bisa melanjalankan bantuan pemerintah dengan baik, itu sudah luar biasa. Ini akan berdampak positif ke yang gagal. Yang gagal akan merasa malu atau merasa tidak baik dalam mengelola kegiatan. Sehingga ada keingintahuan mereka, bagaimana cara temannya bisa berhasil dalam mengelola bantuan pemerintah.

Sukardi mencontohkan bantuan ke warga desa Pelapis yang berhasil dia lakukan. Dia memberikan bantuan sarana tangkap. Kemudian, dia minta kepada pihak ketiga agar menampung hasil tangkapan nelayan tersebut. Alhamdulillah, ketika dia Tanya saat resesnya, warga tersebut berhasil. Bahkan usahanya berkembang. Artinya apa? Sebetulnya masyarakat kita ini masyarakat yang patuh dan memiliki rasa malu. Tinggal bagaimana cara kita memolesnya saja.

Menyikapi persoalan di atas, harus ada upaya-upaya yang kita lakukan. Sebagai wakil masyarakat di pemerintahan, Sukardi dan rekan-rekan DPRD lainnya akan terus mendorong Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di kepulauan. Baik melalui upaya-upaya penyediaan program pembangunan yang pro rakyat melalui dinas terkait, maupun mendorong terbitnya regulasi untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada.

Mengembangan Ekonomi di Daerah Pesisir

Selain menyorot persoalan kelautan dan perikan di kepulauan, Sukardi juga memperhatikan nasib masyarakat pesisir, terutama petani. Dia menduga, selama ini kita tidak fokus dalam membangun dunia pertania. Sehingga hasilnya tidak maksimal.

Dugaan Sukardi tidak fokusnya pembangunan dunia pertanian di KKU, kita tidak menetapkan daerah mana sebagai sentral pembangunan pangan di KKU, selain Sukadana. Misalnya Simpang Hilir, Teluk Batang, Pulau Maya atau Seponti? Mana yang fokus dibangun terlebih dahulu, sehingga pembangunan tersebut tidak tanggung. Dan masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan dan menikmatinya.

Tapi, jika pembangunan pertanian kita bagi di kecamatan/desa ini sedikit, di kecamatan/desa itu sedikit, maka hasilnya tidak akan maksimal. Apabila pembangunan tersebut berdasarkan fokus dan prioritas, ini akan lebih berhasil. Kadang yang terjadi sebaliknya. Daerah yang telah maju pertaniaannya, kita bangun atau berikan bermacam program. Sementara, daerah yang belum maju, kurang atau tidak tersentuh program. Jika pun tersentuh, peruntukannya yang salah.

Misalnya, berdasarkan urutan data potensi pertanian atau lumbung pangan padi per kecamatan di dinas terkait, disimpulkan yaitu Sukadana, Simpang Hilir, Seponti, Teluk Batang dan terakhir Pulau Maya. Jadi pembangunan tersebut mengacu pada data tersebut. Andai kata prioritas/fokus saat ini Simpang Hilir. Apabila pembangunan pertanian di Simpang Hilir telah berhasil, pindah ke Kecamatan Seponti misalnya, dan seterusnya.

Kadang kita membangun cetak sawah, namun tidak di dukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kita hanya mampu membuka lahan usaha baru saja, sementara irigasinya, klip airnya atau sarana lainnya tidak tersedia. Belum lagi pembangunan tersebut tidak tepat dan tidak dimanfaatkan masyarakat.

Untuk swasembada pangan, kita tidak bisa hanya mengandalkan Sukadana saja. Kalau hanya Sukadana, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan di KKU. Contohnya, kita masih mendatangkan pangan dari luar daerah. Atau kita masih mendatangkan raskin (beras miskin) atau istilah sekarang “beras murah”. Seharusnya ini tidak terjadi di tempat kita, sebab potensi alam kita sangat mendukung.

Apabila kita tidak fokus membangun pertanian di KKU ini selain di Sukadana, swasembada pangan di KKU hanyalah bayang-bayangan saja. Sebab kalau hanya mengandalkan lumbung pangan KKU hanya Sukadana, penyematan bahasa ini mungkin harus kita kaji ulang.

Lihat saja, saban tahun degradasi lahan, atau perubahan status lahan sawah menjadi pemukiman atau areal lain di Kecamatan Sukadana terus terjadi. Disisi lain, Kecamatan Sukadana tidak bisa lagi dikembangkan areal sawah baru. Karena, 60 % luas kecamatan ini adalah kawasan TNGP. Artinya, kita harus punya alternatif di kecamatan lain, dan harus fokus membangunnya. Dimulai dari kecamatan mana misalnya, fokus kita membangun kawasan pertanian tersebut. Sehingga hasilnya dapat atau mudah kita ukur.

Bukan berarti kita mengabaikan pembanguan pertanian di Kecamatan Sukadana. Jika kita mau jujur, pertanian dan petani Sukadana jauh lebih maju di banding pertanian/petani di kecamatan lain. Ini bukan rahasia lagi. Artinya, tanpa bantuan yang berlebihan pun, sebetulnya petani Sukadana sudah mandiri. Tinggal dikuatkan pembinaannya saja. (Has/IL)

 

Posted on 16 November 2016, in dprdkku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: