Iwan Ingin Genjot Kemandirian Pangan


iwan-sedahan

Berkunjung ke salah satu desa penghasil pangan di KKU, Iwan, sapaan Akrab Riduansah, Anggota DPRD KKU 2014 – 2019, merangkum banyak masukan dari petani. Tentu masukan (aspirasi) yang paling dominan ialah berhubungan dengan usaha tani. Sebab, mayoritas masyarakat desa Pangkalan Buton atau Sukadana secara umum bermatapencarian sebagai petani.

Sesuai dengan bidangnya di Komisi III, yaitu membidangi pertanian, perkebunan, perikanana dan kelautan, serta sosial dan kesehatan, Iwan merasa berkepentingan bicara soal pertanian. Apa lagi desa Pangkalan Buton, atau Kecamatan Sukadana umumnya adalah penghasil beras KKU. Untuk itu, dari segi produksi, produktivitas dan mutu perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil, pandangan Iwan, sarana dan prasarana pertanian harus mendukung juga. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menentukan pula.

Tak hanya itu. Lahan-lahan yang kosong dan berpotensi harus bisa dioptimalkan, sebagai kawasan/lahan usaha tanaman pangan (padi), agar produksi kita semangkin meningkat. Karena, sejengkal tanah saja, jika diolah dan dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan hasil untuk kita. Dan optimalisasi lahan ini perlu sentuhan pemerintah.

Tidak kalah penting dari semua itu, keberadaan penyuluh pertanian perlu diperhatikan institusinya. Baik kualitasnya sebagai pembina petani di lapangan perlu ditingktakan, maupun kebutuhannya penyuluh yang perlu diperhatikan. Sehingga tugas penyuluhan tetap berjalan, sementara hak-haknya terpenuhi dengan baik.

Peran penyuluh sebetulnya memberikan efek besar terhadap kemajuan dunia pertanian dan petani. Hanya saja ini tidak instans, berproses. Prosesnya bisa cepat, atau lamban. Karena tidak semua masyarakat tani cepat dalam menerima arus informasi, dan mengadopsi teknologi pertanian yang ada. Untuk petani Sukadana, secara umum, petaninya sedikit lebih maju di banding kecamatan lain. Namun demikian, pembinaan harus tetap dilakukan.

Dari hasil resesnya bersama Jalian, S.Sos (7/3/2016), banyak hal yang dikeluhkan petani yang Iwan tampung. Seperti terbatasnya tracktor dan dan tresher (perontok padi). Karena terbatasnya 2 alsintan (alat mesin pertanian) ini, berdampak pada produksi.

Tracktor yang minim, membuat waktu tanam terlambat atau tidak serempak. Sebab menunggu giliran tracktor relatif lama. Akibatnya, siapa yang selesai mengolah tanah, dia yang dulu menanam. Dampaknya, populasi hama penyakit meningkat/bertahan, menyebabkan produksi menurun. Atau, produksi bertahan atau meningkat, tetapi  residu bahan kimia di lahan semakin tinggi. Karena penggunaan insektisida di lapangan berlebihan.

Sedangkan dampak minimnya tresher, berpengaruh pada pengurangan hasil panen. Padi bisa lama dibiarkan masak di sawah, pada hal sudah waktunya panen. Atau telah di panen, tapi belum di rontok petani karena menunggu giliran tresher. Akibatnya, gabah rontok atau berceceran di lahan. Ini sangat mempengaruhi hasil produksi. Selain itu, menyebabkan waktu tanam berikutnya menjadi lambat pula.

Selain alsintan yang dikeluhkan petani, lanjut Iwan, petani juga mengeluhkan masalah saprodi (sarana produksi) pertanian, seperti tersedianya pupuk dan benih tepat waktu. Yang paling ungen bagi petani ialah, ketersediaan pupuk. Petani berharap, adanya bantuan pupuk dan benih dari pemerintah.

Bagi lahan yang baru di buka atau dioptimalkan, kadang kandungan zat asamnya tinggi, atau pH (potencial of Hydrogen) tanah rendah. Sehingga butuh pengapuran atau tata air yang baik. Kondisi ini pun menurut Iwan, perlu campur tangan pemerintah, agar petani termotivasi untuk berusaha tani.

Iwan menawarkan program optimalisasi lahan ke petani, terutama untuk memaksimalkan irigasi di lahan sawah. Jika ada irigasi yang rusak, usulkan untuk perbaikannya. Jika di hamparan lahan petani belum ada irigasi, sementara sumber airnya tersedia dan mendukung, sampaikan usulan untuk pembangunannya. Inilah yang menjadi dasar kami mengusulkan kegiatan, agar dapat diprogramkan dalam APBD kita. Jika APBD kita tak bisa, usulkan ke APBD I atau APBN.

Ini semata-mata untuk meningkat hasil produksi kita. Sehingga keterdiaan pangan di tempat kita surplus, swasembada. Tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam kabupaten sendiri, tapi kita bisa menyuplai kabupaten lain. Inilah nilai tawar kita sebagai petani atau kabupaten. Kita akan diperhitungkan daerah lain. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan petani sudah pasti meningkat.

Namun demikian, sambung Iwan. Kita jangan hanya berpikir bagaimana meningkatkan produksi saja, pemasaran pun tidak kalah penting dipikirkan. Apalah artinya produksi tinggi, tapi pemasaran sulit. Atau harga jual gabah/beras diambil dari petani sangat rendah. Pemerintah harus memikirkan dan mencarikan solusinya.

“Sebetulnya kita memiliki RMU di desa Benawai Agung, di bangun sekitar 2012 lalu. Namun hingga kini, RMP ini tidak berfungsi sama sekali. Pada hal, dana untuk membangun ini tak sedikit,” ungkap Iwan menyesalkan.

Menurut Riduan, tidak beroperasinya  Rice Milling Plant (RMP), atau pabrik penggilan padi tersebut antara lain, jumlah produksi padi yang ada di KKU tidak cukup untuk diproduksi RMP. Lebih besar biaya operasionalnya, ketimbang hasil prodyuksinya.

Untuk mengenjot produski agar RMP tersebut bisa beroperasi, kita harus meningkatkan produksi padi. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produksi dan menghidupkan RMP. Pertama, membangun/menyediakan sarana/prasarana pertanian. Kedua, mengoptimalkan lahan-lahan pertanian yang berpotensi, atau membangun kawasan persawahan baru.

Ketiga, harus ada promosi-promosi dan sosialisasi yang maksimal ke petani dari dinas terkait. Sebab, akan mubazir jika RMP tersebut tidak difungsikan. Pada hal, masyarakat berharap besar dengan hadirnya RMP ini. Mereka ingin RMP ini beroperasi segera.  Namun karena tidak ada promosi dan sosialisasi ke masyarakat, masyarakat jadi enggan dan masa bodoh.

Keempat, untuk menghidupkan RMP, pemerintah harus menumbuhkan/menghidupkan koperasi petani dan membatu permodalan. Baik modal untuk penumbuhan koperasi, maupun modal untuk usaha tani. Dan yang perlu dipertimbangkan pemangku kepentingan, jangan sampai RMP beroperasi namun penggilingan padi atau RMU (Rice Milling Unit) milik masyarakat mati. Perlu langkah-langkah yang bijak dan tepat. (MH/IL)

 

Posted on 16 November 2016, in dprdkku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: