Item Kegiatan Hilang Setelah Diketuk Palu


06aaaaaaaaaaaaa

Hilangnya item/usulan kegiatan pembangunan di draf APBD, setelah dibahas dan ditetapkan bersama. Penyampaian RKA-RAPBD dari SKPD tidak dalam item-item yang jelas ke DPRD. Serta mepetnya waktu pembahasan RAPBD yang diberikan ke DPRD, membuat pembahasan molor saban tahunnya. Inilah salah satu persoalan yang dikeluhkan Nazadola, S.H, anggota Komisi II DPRD KKU ketika membahas RAPBD.

Tiga persoalan di atas menurut Naza, sapaan Nazadola, adalah problematika Pemerintahan Kabupaten ini yang tidak boleh terus-terus berlarut. Ini harus diperbaiki. Sehingga harmonisasi dan sinergisitas antara ekskutif dan legislatif tetap terjaga. Agar tidak ada yang dikorbankan, terutama masyarakat.

Pertama, hilangan item/usulan kegiatan pembangunan ketika RAPBD dibahas dan diketuk palu menjadi APBD oleh DPRD. Setelah produk keputusan bersama (APBD) tersebut kembali ke pemerintah, tiba-tiba berubah atau ada yang dihilangkan. Katanya dialihkan ke lain. Padahal, ini sudah diparipurnkan, sudah diketuk palu.

Hilangnya itim-item yang disepakati bersama tersebut, itu dilakukan pemerintah, terutama SKPD yang ada tanpa dikoordinasikan ke DPRD. Seharusnya, hal-hal yang sudah disepakati bersama ini, atau telah diketuk palu DPRD, tidak boleh berubah lagi. Karena keputusan bersama ini merupakan produk hukum yang harus dipatuhi bersama pula. Kecuali ada hal-hal yang tidak relevan yang perlu diperbaiki. Inipun harus dikoordinasikan, bukan memutuskan/menghilangkan sepihak.

Naza mencontohkan. Anggaran pembangunan jalan poros Benawai Agung – Sedahan Jaya, telah disepakati legislatif dan ekskutif masuk dalam APBD 2016. Tiba-tiba item tersebut hilang dari draf APBD. Hilangnya anggaran ini dilakukan SKPD terkait secara sepihak, tanpa koordinasi ke DPRD. Inilah yang membuat politisi PPP ini bersuara. Karena ini amanah masyarakat yang harus dia suarakan.

Maksud Naza, pembangunan jalan poros Benawai Agung – Sedahan Jaya ini harus menjadi prioritas utama dinas. Sebisa mungkin harus selesai tahun ini. Kenapa? Karena dua desa tersebut akan menjadi daerah promosi KKU ke Pemerintah Pusat dan delegasi lainnya, dalam perhelatan Sail Selat Karimata 2016 nanti. Setidaknya, inilah persiapan tuan rumah dalam menyambut tamu-tamu agungnya.

Selain alasan tadi, Naza membeberkan kenapa pembangunan jalan poros ini penting dan segera dilaksanakan. Dua desa ini merupakan lumbung pangan KKU. Kemudian, Sedahan Jaya merupakan salah satu daerah tujuan wisata KKU. Banyak potensi-potensi wisata yang ada di Sedahan. Jika transportasinya sulit, tentu akan berpengarus pada wisatawan yang datang ke Sedahan.

“Jalan” bagi Naza, adalah urat nadi perekonomian masyarakat. Dengan jalan yang baik, akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah tersebut.

Oleh karenanya, pemerintah harus fokus  membangun infrasruktur ini. Jika dibangun secara bertahap pertahun anggaran, sebtulnya tidak masalah menurut Naza. Masalahnya, membangun yang baru, jalan yang di bangun tahun sebelumnya rusak lagi. Kesannya, kita membangun sia-sia. Padahal, jika pemerintah mau fokus membangun jalan sepanjang lebih kurang  8 km tersebut, paling-paling butuh dana sekitar Rp 2 miliyaran saja.

Namun kekecewaan Naza pudar, ketika mendengar kabar rekannya Syukran, S.Ag, M.Si, bahwa pembangunan jalan poros tersebut masuk dalam APBN-P 2016. Kendati demikian, Sekretaris Fraksi PPP ini ingin masalah seperti tidak terulang dan terus terulang. Karena akan berdampak pada inharmonisnya antara legislatif dan ekskutif.

Kedua, penyampaian RKA-RAPBD dari SKPD tidak dalam item-item yang jelas ke DPRD setiap Tahun Anggaran. Dikatakan Naza, mereka disajikan RKA dari SKPD dengan item-item kegiatan dengan alokasi anggaran yang tak jelas.

“Bagaimana kami (DPRD) bisa segera membahas APBD, sementara kami disajikan draf RKA yang item-item dan alokasi anggarannya tidak jelas. Sempat beberapa kali kami minta perbaikan dan minta lampirannya. Bukannya SKPD tersebut memberikan apa yang kami maksud, tapi lain yang disampaikan. Contoh yang berkenaan dengan Sail, yang disampaikan malah foto copy kegiatan sail di daerah lain,” sesal Nazadola.

Seharusnya, lanjut Naza, pemerintah menyampaikan RKA dalam bentuk item-item beserta anggarannya, sehingga DPRD mudah membahasnya. Ini posedur dan mekanisme seharusnya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. SKPD menyampaikan sajian mentah dengan pagu anggaran yang tidak jelas, sehingga DPRD sulit memilih/memilahnya. Dan ini membutuhkan waktu.

Ketiga, mepetnya waktu pembahasan RAPBD yang diberikan ke DPRD. Rumor yang berkembang selama ini, bahwa DPRD selalu telat dalam membahas APBD. Kenyataannya tidak demikian. Andaikan RKA tersebut disajikan dalam bentuk item-item dan pagu anggaran yang jelas. Atau waktu penyampaian draf RKA tidak mentok untuk dibahas DPRD, tidak ada alasan bagi DPRD untuk menunda-nunda pembahasan. Kadang, hal-hal seperti inilah membuat APBD bisa molor disahkan.

“Sudah menjadi bagian dari fungsi DPRD membahas dan menetapkan anggaran (badgeting). Ini amanah Undang-Undang. Namun bagaimana mungkin pembahasan akan berjalan sempurna dan tepat waktu, jika item-itemnya tidak jelas, dan waktu pembahasannya relatif pendek?” ungkap calon pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Untan ini menjelaskan.

Dugaan Naza, DPRD seperti dijebak ketika berhadapan dengan pembahasan anggaran. Dengan draf RKA yang item-itemnya tidak jelas. Kemudian waktu penyerahan relatif bendek. Atau waktunya cukup tersedia, namun karena item dan pagu dananya tidak jelas, membuat waktu pembahasan relatif panjang.

Dilemanya, jika tidak dibahas atau disahkan DPRD paling lama per 31 Desember, maka DPRD akan kena sanksi tidak dibayar gajinya. Jika dibahas, membutuhkan waktu yang cukup, karena DPRD harus memilah item-item yang disajikan pemerintah dalam bentuk yang tidak utuh.

Jadi, seolah-olah DPRD harus dipaksa setuju saja. Jika tidak dibahas atau disetujui, APBD tahun anggaran tersebut memakai prodak hukum – Peraturan Bupati (Perbup), yang mengaju pada APBD sebelumnya. Kesan/imej yang akan muncul ke publik, kinerja DPRD sangat buruk.

Harapan calon Magister Hukum yang sedang mengarap tesisnya ini, persoalan yang dia maksud jangan sampai terulang kembali. Harus kembali pada mekanisme dan aturan main yang sesungguhnya. Sehingga tidak ada pihak yang disalahkan, atau ada pihak yang dirugikan. (Has)

Posted on 16 November 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: