Ishak: Pertanyakan Sertifikat Tanah Warga Trans


ishak-st-dprd

Ishak, S.T, kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kayong Utara, akan mengupayakan penyelesaian sertifikat tanah warga transmigrasi yang tak kunjung selesai.

Saat ditemui di ruang kerjanya (14/3/2016), Ketua Komis II DPRD Kayong Utara ini, berjanji akan mengupayakan penyelesaian sertifikat lahan transmigrasi di Kecamatan Simpang Hilir. Termasuk desa kelahirannya Rantau Ranjang, hingga sekarang masih belum diterbitkan. Pada hal, warga transmigrasi Rantau Panjang menempati lokasinya sejak 2004 yang lalu.

Menurut Ishak, masalah sertifikat tanah ini sudah sering kali  ditanyakannya ke Pemda Kayong Utara, terutama Sosnakertrans. Baik  Disosnakertrans KKU, propinsi, bahkan pusat. Namun masih saja ada polemik dan kelitnya.

Perjuangan Ishak bukan hanya untuk transmigrasi Rantau Panjang, untuk semua warga transmigrasi  di KKU yang belum mendapatkan haknya secara legal. Seperti desa Penjalaan, Pemangkat, Sungai Mata Mata, Medan Jaya dan lainnya. Desa-desa tersebut hingga hari ini belum mendapatkan sertifikatnya.

“Padahal sebelumnya, pendataan ulang telah di lakukan, bahkan sudah berulang kali. Lalu apa permasalahannya, hingga sertifikat tersebut tak kunjung datang?” kritik Ishak.

Alasan dinas terkait, kendala utamanya adalah tumpang tindih lahan yang belum selesaikan. Karena pemilik transmigrasi yang pertama telah pulang ke tempat asalnya (Jawa), sehingga di tempati warga baru. Bahkan sudah berkali-kali berganti orang.

Menanggapi alasan tersebut, pria yang hobi sepak bola ini perpendapat. Jika persoalannya kepemilikan lahan telah beganti-ganti, tidak masalah sertifikat tersebut atas nama pemiliki awal. Tinggal pemilik terakhir saja mengurus kembali di BPN, jika ingin merubah nama kepemilikannya.

Atau, serahkan dulu sertifikat tanah yang kepemiliknya sudah jelas dan tidak berubah. Pendataan terhadap pemilik awal yang telah berganti, tetap lakukan. Sehingga menumbuhkan keyaninan warga trans, atau memancing warga yang lokasinya tumpang-tindih lebih proaktif lagi mengurusnya.

Andai alasannya belum klir atau masih ada kaitannya dengan Dinas Transmigrasi Ketapang, kenapa ini tak bisa dituntaskan? Kadang, ini pula yang menjadi alasan dinas, tidak ada pelimpahan data. Atau data yang diserahkan Dinas Transmigrasi Ketapang tidak lengkap. Pasti ada solusinya. Tapi kalau banyak diamnya, solusi tersebut tidak akan pernah ada.

“Jika kita menunggu pendataan dan pendataan, sementara orang-orang pemilik lokasi terus berganti. Setelah itu kita mendata kembali, setengah abad pun permasalahan ini tidak akan selesai-selesai,” ungkap Ishak kecewa.

Ishak merasa iba pada warga yang betul-betul menempati pemukiman dari awal hingga sekarang, tetapi mereka belum memiliki hak mereka atas tanah tersebut. Ini sama halnya mereka menempati tanah yang elegal.

Dengan sertifikat, tentu ada kekuatan hukum (legalitas) warga atas hak tanah yang mereka tempati. Setidaknya, dengan sertifikat, ini dapat menjadi angunan mereka ketika butuh dana untuk modal usaha dari bank atau pihak ketiga.

Andai kata masyarakat setempat mau menarik kembali tanah transmigrasi yang mereka serahkan ke pemrintah dulu, bisa saja. Karena pemilik sekarang tidak legal menempati tanah tersebut, sebab belum ada tanda kepemilikannya. Namun itu tidak mungkin dilakukan warga setempat. Kerena, sebelum pembangunan kawasan trans, warga setempat  telah membuat kesepakatan tertulis, menyerahkan tanah garapannya ke pemerintah. Artinya, lahan tersebut sepenuhnya hak pemerintah.

Sebetulnya warga transmigrasi tidak berdiam diri. Mereka selalu menyuarakan aspirasi mereka di berbagai memen. Lagi-lagi alasan pemerintah seperti itu dan itu. Mereka hanya dijejali janji dan janji yang tak kunjung pasti.

Baru-baru ini, mereka melakukan audiensi dengan DPRD. Agar DPRD bisa menjadi mediasi atas persolan mereka. Pada dasarnya, DPRD akan berupaya mendorong pemerintah, agar segera menyelesaikan persoalan sertifikat mereka.

Warga akan menyampaikan dan mengkoordinasikan masalah ini ke Dinas Transmigrasi provinsi. Ishak berusaha akan mendampingi warga. Setidaknya warga jadi tahu dan mendengar sendiri persoalan yang ada.

Ishak berharap, dengan proaktifnya masyarakat dalam hal ini, membuka jalan baru bagi pemerintah. Semoga persoalan sertifikat warga transmigrasi, bukan hanya mampi. (IL/MH)ishak-st-dprd

Posted on 16 November 2016, in dprdkku. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: