DPRD Mendukung Usulan Pemekaran Desa


audensi-pemekaran-desa-komisi-i

Pada tanggal 9 Pebruari 2016 yang lalu, Panitia Pemekaran Desa Suka Maju Raya beraudiensi dengan Komisi I DPRD KKU. Tujuan mereka audiensi tak lain, mempertanyakan usulan pemekaran desa yang pernah mereka sampaikan 28 Nopember 2011 ke Pemerintah Daerah dan  DPRD.

Rencana desa baru – desa Suka Maju Raya, merupakan usulan pemekaran dari desa Teluk Batang Kota. Usulan pemekaran desa ini tertunda karena moratorium (penundaan) dari Pemerintah Pusat. Sekarang, Pemerintah Pusat sudah membuka krans pemekaran tersebut. Karena itu, masyarakat yang pernah mengsusulkan pemekaran desa, mengusulkan kembali proposal pemekaran yang pernah mereka sampaikan.

Audiensi masyarakat ini dipimpin oleh Alias, Wakil Ketua DPRD. Jajaran Pimpinan DPRD dan Komisi I yang turut dalam audiensi, yaitu Tajudin (Wakil Ketua DPRD), Bukhori (Sekretaris Komisi I) dan H.M. Rawi Naim (Anggota Komisi I).

Sedangkan perwakilan masyarakat Teluk Batang Kota yang hadir, yaitu Saiful Bahri (Kepala Desa Teluk Batang Kota), Ketua BPD dan 3 orang Anggota BPD, serta sejumlah Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Teluk Batang Kota lainnya.

Alias dan rekan-rekannya di Komisi I sangat mendukung rencana pemekaran Teluk Batang Kota menjadi 2 desa, yaitu Suka Maju Raya. Sebab itu, DPRD mengudang perwakilan masyarakat dan panitia pemekaran beraudiensi saat ini, ingin mendengar langsung apirasi masyarakat.

Saiful Bahri, Kades Teluk Batang Kota, sangat setuju dan mendukung pemekaran desa yang dipimpinnya menjadi 2. Demikian juga Ketua BPD dan Anggota BPD lainnya, setuju dan mendukung pemekaran ini. Nanum yang perlu dipikirkan ketika mekar nanti, yaitu soal batas desa. Ini harus benar-benar klir sebelum tujuan pemekaran disetujui/terealisasi. Jika tidak diklirkan, dapat menjadi masalah dikemudian hari.

“Salah satu visi dan misi Presiden RI Joko Widodo yaitu, pembangunan harus berawal dari desa. Oleh karena itu kami mengharapkan semua pihak mendukung, agar cita-cita pemerintah mensejahterakan masyarakat dari desa/kelurahan terwujud. Pemekaran desa merupakan salah satu jawabannya,” ungkap Indra Wijaya, Anggota BPD Teluk Batang Kota.

Masyarakat dan panitia pemekaran meminta, agar DPRD dapat memfasilitasi pertemuan panitia pemekaran dengan BPMPDPKB KKU. Karena masyarakat tidak ingin terulang usulan mereka ditunda. Jika ada kelemahan yang menjadi syararat desa mereka tidak lolos verifikasi, pemerintah segera menyampaikan ke panitia kelemahan tersebut, agar panitia segera memperbaiki.

Tajudin, Wakil Ketua DPRD berjanji, hasil rapat ini akan ditindaklanjuti ke instansi terkait. Dan perlu panitia pemekaran ketahui, bahwa penetapan panitia pemekaran itu ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

Demikian juga Bukhori, Sekretaris Komisi I menyampaikan, saat ini ada sekitar 6 desa yang mengusulkan pemekaran. Namun perlu diperhatikan, pemekaran itu butuh proses. Ada mekanisme dan syarat yang harus dipenuhi. Diantara syarat tersebut yaitu jumlah penduduk harus 1500 jiwa atau 300 KK, luas desa yang dimekarkan tidak boleh lebih besar dari desa induk, dan seterusnya.

Tujuan pemekaran ialah untuk memperpendek rentang kendali atau pelayanan pemerintah, serta untuk mempercepat pembangunan. Dengan otonomi desa, desa sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. UU Nomor 6/2014 telah memberikan ruang yang besar untuk desa. Dan UU ini pun menjadi dasar pemekaran desa. Jadi tidak ada alasan DPRD tidak mendukung usulan pemekaran dari masyarakat. Demikian pemaparan H.M. Rawi Naim, Anggota Komisi I.

DPRD, menurut Alias, akan menjadikan usulan pemekaran desa sebagai agenda prioritas DPRD. Rencananya, DPRD akan membahas ini bersama instansi terkait, sehingga dapat membuahkan kesepakatan-kesepakatan yang baik.

Tanggal 14 Maret 2016, agenda Rapat Komisi I dengan Panitia Pemekaran Desa kembali dikelar. Rapat kali ini masih dipimpin Alias, Wakil Ketua DPRD KKU. Alias tak sendiri. Dia didampingi oleh Bukhori (Sekretaris Komisi I), H. Efendi Ahmad, M.Pd.I (Anggota Komisi I), Rinto Arifarmuji dan H. Rawi Naim (Anggota Komisi I). Kemudian hadir juga anggota komisi lain, yaitu Burhan  dan Amru Chanwari (Anggota Komisi II).

Panitia pemekaran dan perwakilan masyarakat yang hadir dalam audiensi kali ini, yaitu desa Dusun Besar, Banyu Abang, Padu Banjar dan desa Kamboja.

Dari audiensi ini membuahkan keputusan sebagai berikut, Pertama, panitia pemekaran diminta segera memperbaiki data-data pendukung desa yang akan dimekarkan, biar lebih valid. Kedua, agar desa induk dan desa yang dimekarkan menentukan batas desa yang dimekarkan, sehingga dikemudian hari tak menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Ketiga, setelah ada validasi data dan penentuan tapal batas dari panitia pemekaran, segera sampaikan ke BPMPDPKB, kemudian tembusankan ke DPRD. DPRD akan membantu menyuarakan/mendorong pemerintah agar segera memproses usulan pemekaran tersebut.

Keempat, DPRD akan mendorong Pemerintah Daerah, dalam hal ini BPMPDPKB, agar segera membentuk tim verifikasi pemekaran desa. Kemudian, DPRD akan mengkoordinasikan ini ke kementerian terkait, terkait persoalan syarat jumlah pendduduk (jiwa/KK) antara desa induk dan pemekaran. Koordinasi yang dimaksud, apabila ditemui kasus jumlah penduduk desa induk kurang dari desa yang dimekarkan. Karena ini tidak diatur secara rinci dalam UU Nomor 6/2014.

Jika desa induk jumlah penduduknya kurang dari 1.500 jiwa atau 300 KK, apakah pemekaran desa tersebut bisa dilakukan? Pemdes sendiri pun belum dapat memberikan penjelasan yang rinci. Oleh karena itu, ini perlu dikoordinasikan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.

Secara logika atau kajiannya, jika desa yang mau mekar jumlah penduduknya minimal harus 1.500 jiwa dan 300 KK, setidaknya desa induk pun harus sama dengan itu. Namun, agar kita tidak salah dalam menafsirkan UU dan PP, sebaiknya ini dikooordinasikan dengan kementerian terkait.

Rencananya, dalam waktu dekat ini, anggota DPRD Komisi I akan ke pusat, mengkoordinasi masalah ini dengan kementerian terkait. Sehingga semuanya jelas, dan DPRD dan Pemerintah tidak terjebak dalam penafsiran yang salah. (Has/MH/IL)

Posted on 16 November 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: