Dilematika Perusahaan Sawit di Mata Jalian


 

jalian-s-sos

Banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat pribumi di tanah leluhurnya, seperti teka-teki yang tak terpecahkan. Perkebunan sawit yang masuk ke tanah leluhur mereka, seharusnya membuat mereka sejahtera, tapi malah membuat sebagian dari mereka menderita. Bahkan harus ada yang berurusan dengan Polisi atau mendekam di penjara.

Belum lagi persoalan plasma masyarakat yang masih tanda tanya. Persoalan tenaga kerja lokal dan luar yang diperlakukan tidak adil. Hingga urusan tanah masyarakat yang dirampas perusahaan yang berujung penjara. Sepertinya tepat pepatah “senjata makan tuan” buat masyarakat pribumi. Tanahnya dirampas, mereka jadi kuli atau ikut kerja paksa. Jika tidak patuh pada kompeni, hukumannya cambuk atau penjara.

Abidin, warga desa Lubuk Batu, satu dari sekian masyarakat yang menjadi korban perusahaan. Karena menuntut hak atas tanahnya yang diklaim perusahaan, dia harus mendekam di penjara. Inilah bukti bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas.

Bukan hanya Abidin yang kehilangan haknya, masih banyak Abidin-Abidin yang lain yang jadi korban. Hanya saja, mereka tak sanggup bersuara dan bertindak seperti Abidin sesungguhnya. Namun demikian, banyak pula masyarakat yang diseret perushaan ke Polsek. Bahkan ada beberapa diantaranya hingga ke Polda.

Secara tidak langsung, perusahaan telah mengintimidasi mesyarakat. Kasarnya, “inilah hukuman bagi kalian (masyarakat) yang coba-coba melawan perusahaan”. Padahal, mereka (masyarakat kecil), hanyalah orang-orang lemah yang memperjuangkan haknya demi sesuap nasi.

Melihat problematika yang terjadi di lingkungan perusahaan sawit, terutama PT CUS, mengundang keprihatinan Ketua Komisi III, Jalian, S.Sos. Sebagai wakil masyarakat, Jalian merasa berkepentingan mendorong, memediasi dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat Lubuk Batu. Hingga hari ini, plasma yang menjadi hak masyarakat setempat, belum diberikan pihak perusahaan. Belum lagi persoalan tenaga kerja. Ada perbedaan perlakuan dari perusahaan terhadap tenaga kerja dalam dan luar daerah. Tenaga kerja (TK) luar diperlakukan istimewa. Sedangkan terhadap TK dalam cenderung diskriminatif. Ini yang ditemukan Jalian Desember 2014 yang lalu, saat berkunjung ke PT CUS Lubuk Batu.

Rencana perusahaan, akan membagikan plasma masyarakat tahun 2020. Inipun masih rencana, belum pasti. Andai kata itu pasti, artinya, lebih dari separuh waktu produktif sawit, baru mereka mau melepaskan ke masyarakat. Sementara, usia produktif sawit antara 21-25 tahun saja. Setelah itu peremajaan lagi.

Ini jelas merugikan masyarakat. Masyarakat benar-benar menjadi kuli di tanahnya sendiri. Kalaupun masyarakat mendapatkan haknya nanti, perusahaan sudah memetik hasilnya lebih dari separuh waktu masa produktif sawit. Sementara, hutan yang dibanggakan masyarakat dulu kini berubah menjadi kebun sawit. Dampaknya bagi masyarakat Lubuk Batu sekarang, tempat mereka menjadi langganan banjir.

Secara pribadi, Jalian merasa tidak puas atas tindak-tanduk perusahaan kepada masyarakat. Hak masyarakat (tanah) sudah mereka ambil. Sementara kompensasi yang diterima masyarakat, hingga saat ini belum jelas. Kita tidak usah bicara soal CSR perusahaan terhadap masyarakat, karena CSR selama inipun perusahaan tidak pernah terbuka. Hal yang sudah pasti menjadi hak masyarakat saja, masih mereka tahan.

Dalam tahun 2015 yang lalu, Komisi III pernah memanggil pihak perusahaan, menanyakan persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Menurut Jalian, argumentasi perusahaan tidak jelas terhadapan persoalan ini. Dugaan Jalian, pihak perusahaan meresa kebun inti mereka tidak cukup. Jika plasma dibagikan ke masyarakat, maka akan mengurangi jumlah kebun inti mereka. Sementara, mereka tidak bisa lagi melebarkan arealnya, karena mentok dengan kawasan hutan produksi (HP) atau koservasi. Pun demikian, mereka sempat bermasalah dengan kawasan hutan tersebut.

Menurut Jalian, seharusnya pihak perusahaan tidak bertindak seperti ini. Sebelum mereka masuk, tentu mereka telah memegang izin dan luas areal yang akan mereka garap. Kemudian survey ke lapangan. Dengan demikian, mereka tahu bahwa di kawasan yang akan mereka bangun kebun ada pemukiman.

Biasanya mereka sosialisasi, meminta persetujuan masyarakat dengan perjanjian/syarat-syarat terntu. Andai kata masyarakat tidak setuju, tentu perusahaan tersebut tidak berdiri, kendati mereka telah mengantong izin lengkap. Tentu mereka tahu gambaran dan konsekuensi semua ini.

Lalu kenapa, setelah mereka mendirikan perusahan dan kebun sawit, muncul permasalahan-permasalahan seperti ini? Jika alasan perusahaan kebun inti mereka kurang, sehingga berpengaruh pada jatah plasma masyarakat, bagaimana perjanjian perusahaan dengan masyarakat sebelum mereka masuk? Apa gunanya hasil survey mereka sebelum membangun perusahaan dan kebun?

Jalian menduga, dari hasil survey awal dan hitungan usaha perusahaan, sebetulnya jumlah areal mereka kecil. Sementara plasma untuk masyarakat lumannya besar. Niat perusahaan, setelah perusahaan berjalan, pelan-pelan mereka mengarap kawasan HP atau konservasi. Namun mereka berbenturan dengan terkait. Karena tidak dapat mengarap HP/kawasan konservasi, jatah plasma masyarakat mereka ulur-ulur. Ini hanya dugaan Jalian saja.

Menyikapi hal yang terjadi dengan Abidin, Jalian sangat menyesalkan. Seharusnya pihak perusahaan tidak mengambil tindakan hukum. Namun harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Untung masayarakat tidak bereaksi. Andaikan masyarakat bereaksi, perusahaan akan sakit dan tidak aman.

Penegakan hukum itu perlu. Tetapi, jika masih ada cara yang lebih elegan atau lebih manusiawi, kenapa itu tidak dilakukan. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Inilah dilematika bagi Pemerintah Daerah. Di satu sisi, keamanan dan kenyaman pihak pengusaha perlu dijaga, karena mereka telah memberikan kontribusinya ke daerah. Di sisi lain, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat perlu juga diperhatikan pemerintah. Karena sudah menjadi tugas pemerintah melindungi, mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya. Ketika masyarakat kita terzalimin, apakah pemerintah tinggal diam saja?

Positif negatifnya tetap ada bagi setiap perusahaan yang masuk ke daerah/desa kita. Postifnya menyerap tenagara kerja. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menjadi salah satu pendapatan buat daerah. Sisi negatifnya yang sering muncul, seperti pemasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas.

“Prinsipnya, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakana salah. Jangan mentang-mentang perusahaan telah berjasa pada kita, mereka salah kita diamkan saja. Kalau menyangkut hajat hidup orang banyak, kenapa kita harus bungkam?” ungkap Jalian lantang.

Dalam waktu dekat, Komisi III akan memanggil pihak perusahaan. Guna untuk membahas dan membicarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Jalian tak ingin permasalahan ini berlarut-larut. Sehingga menimbulkan permasalah-permasalahan baru. Imbasnya akan ke DPRD dan Pemerintah Daerah juga. (MH/IL)

Posted on 16 November 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: