DKP KKU: Rantau Panjang Layak Budidaya Ikan Air Tawar


sosialiasi budidaya ikan air tawar rantau panjang, dkp kku, warta kayong kalbar

Bertempat di Kantor Kepala Desa Rantau Panjang, kecamatan Simpang Hilir, Rabu, awal April 2015 lalu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) KKU melakukan sosialisasi. Sosialiasi yang dimaksud, yaitu dalam rangka tindak lanjut Surat Keputusan Bupati Nomor 126 Tahun 2008, tentang Penetapan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar di dusun Sinar Palong, desa Rantau Panjang, seluas 4.000 hektar.

Rencananya, tahun ini DKP akan melaksanakan kegiatan redesain atau Detail Engineering Design (DED) terhadap rencana tersebut. Artinya, sebelum program pengembangan kawasan budidaya dilaksanakan, semuanya harus melalui survey dan pengkajian yang mendalam. Sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak seharusnya terjadi.

Sarkandi, Kepala Desa Rantau Panjang menyampaikan tujuan sosialisasi. Yaitu, agar masyarakat mengetahui rencana program yang dimaksud. Sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Sosialisasi ini pun dimaksudkan, kita ingin mendengarkan tanggapan masyarakat tentang program yang ditawarkan DKP. Sebab, tanpa melibatkan masyarakat, apa lagi persetujuan mereka, yakinlah, program ini tidak akan berjalan dengan baik, terang Kades.

Sosialisasi hari ini, bukan sekedar sosialisasi atau serimonial saja. Namun harus ada rencana tindak lanjutnya. Jika program ini benar-benar terlakasana, maka perekonomian masyarakat akan meningkat. Secara umum, nama Kayong Utara pun akan terangkat. Demikian ujar Marno, Kasi Trantib Camat Simpang Hilir.

Turwan, Kepala Bidang Budidaya DKP menyampaikan. Bahwa dalam merencanakan pengembangan kawasan budidaya ikan air tawan di Rantau Panjang, DKP bekerjasama dengan Dishutbun dan Kantor Lingkungan Hidup Kayong Utara. Tujuannya tak lain, agar program ini benar-benar berdampak positif dan tidak merusak kawasan hutan dan lingkungan yang ada.

Menurut Turwan, Rantau Panjang memiliki potensi perikanan air tawar yang luar biasa, dengan ketersediaan sumber air dan kawasan. Tujuan pemgembangan kawasan ini tidak lain, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membuka lapangan pekerjaan baru. Agar Rantau Panjang semakin maju. Serta, meningkatkan kawasan wisata aquaculture (wisata perikanan).

Rencananya, DKP mengembangkan kawasan budidaya dengan konsep wisata. Tersmasuk penyediaan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Kemudian, pengelolaan budidaya bisa dilakukan lembaga atau perorangan anggota masyarakat.

Dalam konsep budidaya, komoditi yang dikembangkan, harus sesuai dengan rekomendasi konsultan dan kebutuhan pasar. Jangan sampai kita mengembangkan komoditi ikan tertentu, tidak cocok dengan kondisi air dan tanah yang ada. Atau, mengembangkan ikan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Resikonya, usaha budidaya kita akan gagal.

Turwan berharap, agar dalam musrenbangdes, masyarakat mengusulkan kegiatan budidaya perikanan. Selama ini, isi musrenbang, selalu seputar usulan jalan, jembatan dan pembangunan fisik lainnya. Tapi usulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung, seperti budidaya ikan misalnya, sangat minim sekali, sesalnya.

Menjawab pernyataan Marno–Kasi Trantib, Marwan menjelaskan rencana tindak lanjut dari sosialisasi hari ini. Yaitu, DKP akan melaksanakan redesain atau DED, pembentukan kelompok budidaya dan penerbitan SK kelompok oleh Kepala Desa.

Kemudian, penggalian salur utama, penggalian tambak, pembangunan sarana dan prasarana pedukung lainnya. Serta kegiatan bididaya dan produksi atau pemasaran hasil. Kerana, insya Allah, rencana ini di dukung dana yang sudah tersedia dalam tahun anggaran ini.

Rencana baik DKP ini tentu mendapat apresiasi dan sambutan positif dari masyarakat. Besar harapan masyarakat program ini benar-benar berjalan. Hanya saja, masyarakat tidak ingin, kasus 2008/2009 terulang kembali. Karena, di lokasi yang sama telah di bangun 2 tambak dan 1 unit pos jaga berlantai 2. Namun 2 jenis bangun tersebut, hingga hari ini dibiarkan tanpa kejelasan.

Saat diujicoba tabur 5.000 ekor bibit ikan di kolom tersebut. hasilnya, semuanya ikan mati. Sedangkan pos jaga, kondisinya hari ini sudah rata dengan tanah, atau tumbang kerana tidak terawat. Adaikan perencanaan dan pelaksanaannya matang, tentu peristiwa ini tidak akan terjadi.

Masyarakat tentu tidak ingin lagi mendengar argumentasi dari DKP. Bahwa, tidak adanya tidak lanjut pengembangan 4.000 hektar kawasan budidaya tahun 2008 tersebut, karena berada di kawasan Hutan Produksi (HP). Atau Rantau Panjang tidak cocok untuk program tersebut dan DKP tidak di dukung anggota parlemen yang ada. Selama perencanaan, pelaksanaan dan tujuannya benar untuk kesejahteraan masyarakat, tidak ada alasan parlemen menolaknya.

pembangunan kolam ikan rantau panjang yang tidak berfungsi, warta kayong kalbar

Sebagai tokoh masyarakat dan mantan anggota dewan, Yulisman berpesan. Pemerintah Desa harus benar-benar mengawal rencana program ini. Pemerintah Desa harus memegang copyan dokumen hasil DED atau set plan maupun mater plan dari kegiatan ini. Sehingga ini dapat dikawal, sampai sejauh mana rencana tindak lanjut program tersebut. Karena dana DED ini tidak sedikit. Sayang, jika anggaran Rp. 600 juta ini terbuang sia-sia, jika tanpa implementasi/tindaklanjutnya.

Disisi lain, Baharudin, tokoh masyarakat pun ikut menyorot kinerja DKP selama ini. Beliau hanya berharap, dalam merencanakan kegiatan pengembangan kawasan budidaya ini, DKP benar-benar mengkajinya secara mendalam. Sehingga rencana ini tidak gagal lagi untuk yang kedua kalinya. Sebagaimana kegagalan DKP dalam mengembangkan budidaya rumput laut di Pulau Pelapis, pembangunan pelabuhan di Teluk Cik Kadir dan lain-lain.

Baharudin juga menyorot ketersediaan anggaran yang ada di DKP. Selain DPU, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, DKP juga memiliki anggaran yang memadai dibanding dinas lain. Baharudin berharap, agar dana tersebut dapat direalisasikan langsung ke masyarakat. Sebab, selama ini kegiatan DKP sebagian besar terfokus di sekitar kantor saja. Seperti pembangunan dan perbaikan kolam yang ada misalnya.

Alangkah baiknya, sejumlah dana besar tersebut, sebagiannya dapat diserap masyarakat. Tentu untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Namun demikian, Yulisman, Baharudin dan seluruh peserta sosialiasi yang hadir. Atau masyarakat Rantau Panjang secara umum, mendukung rencana DKP. Serta siap mengawal rencana pembangunan tersebut. Dengan catatan, adanya keterbukaan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sehingga kesalahpahaman dapat dihindari. (Has)

Posted on 30 April 2015, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: