Jatah Plasma Lubuk Batu, Untuk Rakyat Atau Siapa ?


Jatah Plasma Lubuk Batu, Untuk Rakyat Atau Siapa  2015 demo plasma pt JV dan cus demoFoto : Orasi masy Lubuk Batu menuntut Plasma di mentabe (19 Maret 2015).

“Di duga Oknum Muspika, TNI & POLRI & PNS  juga mendapat bagian, sehingga SK plasma sawit warga lubuk batu terganjal hingga beberapa saat lamanya”.

Begitu alot dan berliku, Surat Keputusan Bupati mengenai Plasma yang menjadi Hak Masyarakat Lubuk Batu hingga tanggal 19 Maret 2015 lalu belum juga kunjung di tanda tangani. Sehingga wajar timbul aksi dan reaksi dari masyarakat lubuk batu untuk segera mendapatkan hak mereka.

Sepaling tidak ada beberapa kali orasi yang di lakukan masyarakat lubuk batu untuk mengupayakan hak plasma sawit mereka atas perusahaan PT. Jalin Vaneo (JV) Dan PT. Cipta Usaha Sejati (CUS).???????????????????????????????

Mediasi dengan perusahaan PT Cus dan JV  (19 Maret 2015).

Aksi yang tercatat sepanjang tahun 2015, yang di lakukan masyarakat lubuk batu adalah, mendatangi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 16 maret 2015, untuk di fasilitasi bertemu dengan pihat perusahaan dan para pengambil kebijakan.

Pada pertemuan saat itu setidaknya ada 9 unsur yang hadir, yakni Bupati Kayong Utara yang di hadiri oleh Kabag Ekbang Kabupaten Kayong Utara, Tim TP3K ( Tim Pembina Pembangunan Perkebuanan Kabupaten) beserta anggota, Satgas Kecamatan Di Simpang Hilir, Perwakilan PT JV dan PT CUS, kepala Desa Lubuk Batu, Ketua Koperasi PSCM (Petani Sawit Citra Mandiri ) dan Sekretaris beserta anggota juga perwakilan masyarakat lubuk batu lainnya.

Pada saat itu masyarakat lubuk batu yang di wakili oleh ketua Koperasi PSCM menuntut kepada pihak perusahaan setidaknya ada beberapa point penting yang harus di kabulkan, yakni semua data Calon Peserta Plasma tidak boleh ada yang di coret dan perusahaan wajib membangun 20 % total luas areal yang di usahakan untuk kebun masyarakat.Jatah Plasma Lubuk Batu, Untuk Rakyat Atau Siapa  2015 demo plasma pt JV dan cus demo masy 20114

Mediasi dengan perusahaan PT Cus dan JV di mentabe Desa lubuk Batu  (19 Maret 2015).

Juhaedi pada saat itu selaku pimpinan rapat sekaligus Sekretaris Tim TP3K (Tim Pembina Pembangunan Perkebuanan Kabupaten), menyatakan bahwa calon peserta plasma untuk yang di luar lubuk batu adalah hasil kesepakatan pengurus  dan masyarakat setempat, termasuk pula jatah muspika adalah tawaran dari Oknum perusahaan, namun itu semua akan di kembalikan lagi pada kebijakan perusahaan apakah di akomodir atau tidaknya.

Juhaidi menambahkan untuk permasalahan SK plasma masyarakat batu barat pada tahun 2009 yang telah terbit tidak di permasalahkan, karena masih mengacu pada Permentan no 26 tahun 2007, sebelum terbit permentan no 98 tahun 2013.

Danramil Simpang Hilir, nanang Koswara dalam forum tersebut menyampaikan klarifikasinya terkait  jatah lahan plasma, bahwa ia pada dasarnya tidak memaksa karena itu adalah tawaran dari pihak perusahaan yang di jatah sebanyak 5 orang, namun yang paling penting adalah mendahulukan kepentingan masyarakat”. Ungkap Nanang

Hal senada juga di sampaikan oleh Kapolsek Simpang Hilir, Jumadi, SH dalam klarifikasinya mengenai jatah lahan plasma yang juga sebanyak 5 kapling. Intinya masyarakat didahulukan. Kalau mau di permasalahkan pada SK yang Batu Barat juga ada Polsek camat dan staf camat juga pejabat HUTBUN, kenapa mereka tidak di permasalahkan. Tegas Jumadi yang di kutip dari Notulensi rapat pada 16 maret 2015.

Dalam kesempatan tersebut, Camat simpang Hilir Mac Novianto yang juga bertindak selaku Satgas kecamatan menyatakan jika sesungguhnya tidak ada keinginan dari pihak satgas untuk ikut serta di masukkan dalam daftar Calon peserta plasma sawit, maka ia minta untuk di hapus dari daftar calon peserta plasma.

Ketika di konfirmasi pada pihak perusahaan dari PT CUS dan JV yang di wakili oleh Dwi Budi Satrio sebagai manager Plasma dari pusat, menyatakan bahwa pihaknya akan cepat merealisasikan lahan plasma sawit untuk masyarakat sekitar perkebunan. Namun terkait data yang di ajukan, perusahaan merasa keberatan sebab terdapat Oknum Muspika, TNI/POLRI dan juga PNS yang di luar areal perkebunan. Pihaknya mengacu pada Permentan no 98 tahun 2013. sebab menurut Dwi, pihaknya tidak mau lagi di persalahkan karena pengalaman masa lalu di Batu Barat pada tahun 2009.

Kesepakatan akhir di buat pada tanggal 19 maret 205 lalu di Mentabe desa lubuk batu, hasil dari kesepakatan tersebut adalah perusahaan PT Jalin Vaneo Dan PT CUS menerima usulan masyarakat mengenai Calon peserta plasma yang sudah di verivikasi dan perusahaan siap merealisasikan lahan sesuai dengan permentan no 26 tahun 2007 dan permentan no 98 tahun 2013.

Saat di konfirmasi viat telepon pada Jumat 20 Maret 2015, Bupati Kayong Utara, H. Hildi Hamid dengan tegas memberikan pernyataan bahwa ia akan lebih selektif menerbitkan SK (Surat Keputusan) terkait lahan plasma.”saya tidak mau SK yang saya terbitkan menjadi masalah di kemudian hari, maka untuk itu bisa saja yang menerima plasma nanti persyaratannya akan di perketat dengan menyertakan bukti Kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (KTP)”. Ungkapnya dengan Tegas.  (WK Team).

 

Posted on 22 Maret 2015, in Hot Issue and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: