10 Tahun warga Trans kayong Utara Di Gantung


karikatur-600x338

“Di beberapa pemukiman transmigrasi di Kayong Utara hingga saat ini masih belum memiliki status yang jelas, sebab tidak memiliki sertifikat resmi”.

Pemukiman transmigrasi yang saat ini statusnya masih belum memiliki sertifikat adalah transmigrasi di Desa Rantau Panjang, Pemangkat, dan Medan Jaya. Ketiga desa itu ada di Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara (KKU), Provinsi Kalbar.

Permasalahan sertifikat ini sudah beberapa kali diupayakan, baik dari pihak desa, kelompok masyarakat, ataupun perorangan dari masyarakat yang mempertanyakan langsung ke dinas terkait.

Warga trans Desa Pemangkat, Yantomengatakan sudah hampir tiap tahun ada pendataan. Namun sampai saat ini pendataan yang katanya untuk mengurus lahan sertifikat tersebut, tidak kunjung ada hasilnya.

“Lahan transmigrasi khususnya di Pemangkat sebenarnya tidak ada masalah, hanya tinggal sertifikat sajalah pokoknya,” ucap Yanto.

karikatur  transmigrasi  i

Saat ditemui di kediamannya di TR 3 Trans Desa Rantau Panjang, Bejo Wahyudi yang juga selaku Kepala Dusun (Kadus) Sinar Selatan, sangat mengharapkan sertfikat lahan trans selekasnya dapat diterima para warga trans.

“Jikalau sudah mendapat sertifikat, tentunya masyarakat dapat pengakuan dan juga yang paling penting dapat menggunakan sertifikat tersebut untuk modal usaha,” tutur Bejo Wahyudi kepada WK.

Anggota DPRD KKU dari Gerindra, Amru Chanwari berpendapat pemerintah atau pihak terkait harus cepat memberikan hak yang harus didapatkan warga trans yang sudah menanti sekian tahun. “Tidak ada lagi alasan pemerintah untuk mengulur-ulur waktu, kasihan juga mereka sudah lama terkatung-katung tanpa status yang jelas,” tegas Amru Chanwari.

Pemerhati Transmigrasi Kayong Utara, Sugiono menyesalkan lambannya pihak terkait dalam mengupayakan hak warga trans dalam mendapatkan sertifikat. “Masih banyak pekerjaan rumah (PR) menanti yang harus dikerjakan dinas instansi terkait, masak ini permasalahan sebelum Kayong Utara mekar sampai gini hari belum selesai,” sindirnya.

Masih menurut Giono, sapaan akrabnya, jikalau dalam waktu dekat ini pihak dinas instansi terkait masih belum ada titik terangnya, kemungkinan bersama rekan-rekannya akan melakukan upaya pelaporan langsung ke pemerintah pusat.

Pelaksana tugas (Plt) Kasi Penempatan di Dinas Sosnakertran KKU, Agus saat dikonfirmasi via telepon, mengungkapkan proses sertifikat sedang diupayakan. Ia menyatakan sesungguhnya setiap tahun upaya mendapatkan sertfikat selalu saja diusahakan ke pemerintah pusat. “Namun kendala di sana (pemerintah pusat, red), kami tidak tahu persis apa yang terjadi,” timpal dia. (WK)

Posted on 16 Februari 2015, in Warta Desa and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: