Rimba’ Kumang: Hutan Adat yang Terlupakan


sumber utk rimba kumang abdul kadir tidak berbaju bersama ismael

Adat merupakan bagian khazanah budaya, jati diri bangsa Indonesia. Ada sebagian orang menyebut adat dengan istilah kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri, merupakan kebiasaan positif masyarakat adat dalam menata, mengelola dan mengatur kehidupan sosial mereka. Sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan hidup mereka dengan Sang Pencipta, makhluk hidup dan alam sekitar tempat tinggal mereka.

Seperti Rimba’ Kumang misalnya. Dulu, dalam istilah Melayu Kayong, Rimba’ Kumang, adalah salah satu bagian dari Hutan Adat yang dipertahankan keberadaannya. Rimba’ artinya hutan/rimba. Sedangkan Kumang berarti tunggal/satu. Jadi Rimba Kumang itu adalah Hutan Tunggal, atau suatu wilayah hutan yang dipegang oleh dukun kampung—pemangku adat di desa tertentu—yang pengaturannya ditentukan oleh pemangku adat tersebut.

Penuturan Abdul Kadir (72), tokoh adat, sekaligus Pemangku Adat, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, mengatakan, “Setiap orang dilarang menebang dan mengambil sesuatu yang ada di hutan tersebut, tanpa sepengetahuan pemangku adat. Apa lagi merusaknya. Sebab, Rimba’ Kumang merupakan hutan pantangan (larangan), dan harus dipelihara keutuhannya. Jika melanggar pantangannya, maka orang tersebut akan disanksi adat. Atau mendapat teguran langsung dari mahluk-makhluk ghaib penunggu hutan tersebut. Misalnya terkena demam/sakit.”

Menurut Tokoh Adat Rantau Panjang lainnya, yang mengetahui hal-ihwal tersebut. Sebut saja Muhammad Lison, 68 tahun. Setiap membuka hutan untuk berladang. Atau membuka hutan untuk mengambil kayunya, buat bangunan rumah, harus dikerenahkan (dibuka secara adat) oleh Dukun Kampung. Sebab, jika tidak “dikerenahkan” dukun, dikhawatirkan penghuni hutan akan marah, baik makhluk ghaib, maupun binatang-binatang yang ada di hutan tersebut. Karena rumah mereka diganggu.

Apabila makhluk ghaib dan binatang-binatang yang ada di hutan tidak terima, maka akan berdampak negatif pada manusia itu sendiri. Misalnya binatang-binatang tersebut pindah tempat. Bahkan bisa menjadi hama di ladang kita. Atau si pelaku akan sakit karena masuk ke rumah orang tanpa permisi/memberi salam. Dan kebiasaan ini yang sudah kita tinggalkan. Padahal, ini mengandung kearifan.

Dulu, kalau mau menebang kayu di hutan saja, masyarakat harus membawa dukun kampung ke hutan. Tujuannya, yaitu untuk meminta izin pada penghuni hutan. Kemudian sang dukun akan menentukan mana wilayah yang kayunya boleh diambil, dan mana yang tidak. Jadi tidak sembarang tebang. Sehingga kita tetap memelihara hutan yang ada.

Rimba’ Kumang hari ini, tinggal cerita legenda saja. Buka’ Taon (Buka Tahun), Tutop Taon (Tutup Tahun) yang menjadi tradisi petani Kayong dalam bertani, tak lagi menjadi tradisi mulia. Padahal, Buka’ Taon dan Tutop Taon ini, adalah bentuk syukur kepada Allah yang dihidupkan masyarakat terdahulu.

Semua itu harus terkubur bersama derasnya arus globalisasi. Hutan dibabat hanya karena rupiah. Tak peduli bagaimana nasib anak cucu nanti, yang penting hari ini mereka bisa kaya dan bahagia. Tak ada lagi rasa takut. Tak banyak lagi rasa patuh dengan “pantang-penti” (larangan) adat/hukum adat.

Padahal, sejak puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Kayong meyakini bahwa fungsi Rimba’ Kumang ini sangat besar manfaatnya bagi mereka. Selain sebagai hutan adat, kebanggaan adat, simbol kesatuan adat. Juga sebagai penaung (tempat berteduh) masyarakat disekitar hutan. Serta merupakan wujud dari keseimbangan hidup antara manusia, hewan, tumbuhan dan alam disekitarnya. Sebab mereka percaya, tanpa keseimbangan hidup, maka kehidupan yang akan melindas hidup kita.

Terlepas dari anggapan, bahwa Rimba’ Kumang cerita yang berbau mistis atau tidak. Atau merupakan cerita syirik, yang tak pantas dipertahankan pada peradaban masyarakat yang beragama. Kita ambil sisi positifnya saja. Bahwa, orang-orang terdahulu, ada tatakramanya dalam menjaga hubungan mereka dengan alam. Dan kita hari ini, bisa memetik pelajaran berharga dari itu. Tentu tidak dituntut harus dengan cara yang sama dalam aplikasinya.

Untuk menjaga lingkungan dan kelestarian alam, Rimba’ Kumang yang hilang, bisa saja dihidupkan kembali. Mekanismenya tak harus sama seperti dulu. Misalnya Pemerintah Desa menetapkan Hutan Desa dalam Peraturan Desanya (Perdes), dengan sebutan ‘Rimba’ Kumang’.

Penetapan Hutan Desa tersebut ini harus mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sebagaimana amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa. Bahwa, Desa adalah kesatuan wilayah hukum dan adat yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Artinya, ada kewenangan desa untuk mengatur rumah tangganya. Tentu harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Semoga. (HASANAN)

Posted on 6 Februari 2015, in lingkungan. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: