ADD Tahun 2015 Capai Rp44 Miliar


pemda-ADD-Tahun-2015-Capai-Rp44-Miliar-ok

//FOTO: Bupati H Hildi Hamid memberi pengarakan kepada seluruh Kades se-KKU di Rakor Pemdes 2015 di Balai Praja Sukadana, Selasa (6/1). HUMPRO SETDA KKU

*Gunung Sembilan Terkecil, Kemboja Terbesar.

SUKADANA—Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) helat rapat koordinasi (Rakor) pemerintahan desa se-KKU tahun 2015, sebagai proses pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terungkap alokasi dana desa (ADD) akan naik menjadi Rp44 miliar untuk desa se-KKU. Rakor digelar di Balai Praja Sukadana, Selasa (6/1).

Desa Gunung Sebilan, Kecamatan Sukadana, penerima ADD paling kecil, sejumlah Rp957.004.486,-. Rinciannya dari ADD perimbangan sebesar Rp829.754.897,- dan dari Anggarapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp127.349.489,-.

Sedangkan Desa Kemboja, Kecamatan Pulau Maya, penerima ADD paling besar mencapai Rp1.636.794.892,-. Rinciannya dari ADD perimbangan Rp1.419.007.787,- dan dari APBN Rp217.787.105,-.

Rakor Pemdes 2015 dihadiri seluruh kepala desa (Kades) dari 43 desa se-KKU dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) se-KKU. Kemudian Sekretaris Daerah KKU H Hendri Siswanto SSos, anggota DPRD KKU HM Rawi Naim, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB) KKU Drs Waliman, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Hj Diah Permata Hildi.

Selanjutnya anggota forum pimpinanan daerah yang ada di KKU. Tak lupa pula para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana mewujudkan sinkronisasi dan persamaan persepsi arah kebijakan pembangunan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan mensosialisasikan bantuan keuangan yang akan diterima pemerintah desa dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tahun 2015,” kata H Hildi Hamid di hadapan hadirin.

Bupati menerangkan dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 6 tahun 2014 (UU 6/2014) tentang desa, Pemerintah KKU akan menambah ADD yang diberikan ke Pemdes di tahun 2015. Besaran ADD sebagaimana dimaksud UU 6/2014, paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

“Dengan demikian pagu ADD yang semula berjumlah Rp10 miliar rupiah maka pada tahun 2015 akan bertambah menjadi Rp44 miliar,” ungkap H Hildi Hamid.

Dikatakan dia, ADD itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan skala desa yang disepakati dalam musyawarah desa, sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Sebelum melaksanakan pembangunan, Pemdes diwajibkan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu enam tahun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang telah disusun Pemdes, tidak terjadi tumpang tindih dengan rencana pembangunan Pemerintah KKU.

“Berdasarkan pedoman umum perhitungan dan pelaksanaan ADD KKU tahun 2014, Pemdes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan ADD Tahap II tahun 2014 paling lambat 10 Januari 2015. Khusus pemerintah desa yang tidak dapat merealisasikan ADD sebesar seratus persen pada tahun 2014, saya berharap agar seluruh aparatur Pemdes dan BPD lebih bekerja maksimal lagi. Supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” harap H Hildi Hamid.

Bupati menjelaskan mulai tahun 2015 ini, Pemdes berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa kepada Bupati Kayong Utara, setiap semester (per enam bulan) pada tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

“Sejalan dengan bertambahnya bantuan keuangan yang akan diterima Pemdes, maka tugas dan tanggungjawab Kades, perangkat desa, dan BPD dalam mengelola keuangan desa dan melaksanakan skala desa, juga akan bertambah pula. Maka dari itu, untuk membantu Pemdes agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan melaksanakan pembangunan yang bermanfaat bagi kemajuan desa, saya berharap kepada seluruh SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dapat saling bekerjasama dalam membina terhadap jalannya pemerintahan di desa,” harap H Hildi Hamid.

“Sebab pembinaan yang kita lakukan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan desa dalam melaksanakan amanah UU Desa. Kepada kepala desa, ketua BPD, dan seluruh perangkat desa, saya harapkan agar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, agar selalu melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, agar hasil yang dicapai dapat sesuai dengan harapan masyarakat,” pungkas dia. (HUMPRO SETDA KKU)

Posted on 31 Januari 2015, in Warta Desa and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: