Fenomena Pernikahan Dini KEMENAG KKU Harus Tegakkan UU No 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan


kemenag kayong utara warta kayong

Beberapa tahun lalu Kontroversi mengenai pernikahan dengan anak di bawah umur sempat santer di beritakan, sebab yang menjadi ajang pemberitaan saat itu adalah Bupati Garut Aceng Fikri.

Aktivis perlindungan anak Seto Mulyadi bahkan sampai melaporkan Aceng ke kepolisian atas dugaan pelanggaran UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengutip data Kementerian Agama pada 2009, bahkan menyatakan bahwa sekitar 34,4 persen dari 2,5 juta perkawinan atau sekira 600 ribu pasangan yang menikah adalah mereka yang menikah di usia dini.

Dengan data tersebut tentunya kita tak nyaman dengan data itu. Mereka beranggapan bahwa akan banyak hak anak yang terampas ketika mereka terikat -apalagi dipaksa terikat- oleh lembaga pernikahan. Itu adalah data secara Nasional, bagaimana DI Kayong Utara atau Kalimantan Barat ?. maka di yakini masih banyak yang belum tercatat dalam data tersebut hingga kini.

Pasangan Nikah Usia dini yang tinggal di di Kecamatan Simpang Hilir, sebut saja bernama Bunga Dan Kumbang, (menjaga privasi nama kami samarkan), pasangan tersebut  mengaku sudah satu tahun lalu menikah. Saat itu bunga menikah baru berusia 14 Tahun sedangkan Kumbang baru berusia 15 Tahun. Pasangan tersebut mengaku menikah dengan usia seperti itu sudah biasa terjadi di desanya. ia juga tidak tahu dengan larangan pernikahan di bawah umur, karena nyata nyatanya ia juga memiliki surat Nikah resmi.

Alik Rosyad Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI ) wilayah kalbar. saat di konfirmasi via telpon ia tidak tahu persis data untuk di setiap daerah di kalbar. Namun ia mengakui bahwa selama ini juga banyak terlihat dan terdengar bahwa pernikahan dini di masyarakat merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi. Hal ini di sebabkan karena pihak terkait Khususnya Departemen Agama kurang menegakkan aturan perundangn undangan yang berlaku yakni UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan, yang memberikan batasan usia minimal bagi pria dan wanita.

Masih menurut Alik Rosyad, maraknya pernikahan dini yang di sebabkan berbagai faktor, apapun bentuknya tidak terlepas juga dari tanggung jawab Departemen Agama instansi bawahannya yang telah merestui dan ikut melegalkan pernikahan yang sesungguhnya telah di atur dalam undang undang tersebut. Secara otomatis ketika usia anak masih belum matang dan kemudian mereka harus terikat dengan pernikahan, maka secara otomatis juga hak mereka sebagai anak pasti akan terenggut, dan wal hasil banyak permasalahan dalam mengarungi rumah tangga dan tidak sedikit yang berhujung pada percerian yang menyakitkan”. Papar Alik Rosyad

Kementerian Agama sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas urusan penyelenggaraan perkawinan seharusnya lebih respek melihat fenomena yang ada pada saat ini. Aturan yang telah di buat berdasarkan perundangan undangan yang berlaku mestinya harus di tegakkan. Kementrian Agama Harusnya juga memberikan sangsi terhadap KUA, yang mana sebagai eksekutor pernikahan tatkala mereka melanggar aturan perundang undangan tersebut.

Saat di konfirmasi kepada kementrian agama kabupaten kayong utara bagian BIMAS Islam, Drs Kamadi menjelaskan bahwa permasalahan mendasar mengenai pernikahan dini, ada di pihak Petugas Pencatat Pernikahan (P3N) yang berada di desa. Dan petugas tersebut juga tidak sendiri di sana mereka bekerja sama dengan pihak Desa. Kami di sini pada dasarnya hanya menerima laporan yang sudah jadi. Di sisi lain kendala yang di hadapinya adalah minimnya SDM dari P3N yang berada di kabupaten, belum lagi petugas penyuluh yang juga kurang”. Pungkas Kamadi.

Mengutip dari salah satu media Nasional mengenai wawancaranya dengan Wakil kementrian agama, Nasarudin menyatakan. “Kita tindak,” tegas petugas yang menikahkan pasangan di bawah umur, ungkap Nasaruddin saat memberikan respon atas rekomendasi yang disampaikan tiga lembaga dalam kesempatan Sidang Nasional HAM II, di Jakarta, Rabu (12/12/) silam. Tiga lembaga tersebut adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan dan KPAI. (wk tim/MH).

Posted on 29 Oktober 2014, in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: