Ironi Masyarakat Pedalaman


jalan tanjung beulang_warta kayong

Ketapang, Warta Kayong – Minimnya infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat, menjadi dilema yang tersamarkan masyarakat di pedalaman Ketapang. Inilah yang dirasakan masyarakat Desa Tanjung Beulang, Kecamatan Tumbang Titi.

Sejak tahun 2006. Setelah mekar dari desa induknya Serengkah, Tanjung Beulang kurang tersentuh pembangunan. Baik dari dana APBD Kabupaten dan Provinsi, maupun APBN Pusat.

Mengandalkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun desa, tentu jauh dari cukup. Sebab penggunaan ADD telah ditentukan Pemerintah Kabupaten, sesuai posnya. Apa lagi jumlah ADD desa ini hanya Rp. 200 juta lebih. Pemerintah Desa tak bisa berbuat banyak.

Saban tahun, Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbang di tingkat Kecamatan, bahkan hingga di Kabupaten. Namun, hasil Musrenbangdes masih minim dari implementasi. Bahkan tidak sama sekali. Ini yang dikeluhkan Kepala Desa Tanjung Beulang, Anasius (33).

Kades berkisah. Tahun 2013, sebetulnya Desa Tanjung Beulang dapat bantuan ternak babi dari APBD Kabupaten. Itu sudah masuk dalam Darf Pengguna Anggaran (DPA) di instansi terkait. Di DPA, bantuan ini tertulis Desa Tanjung Beulang. Tapi dipindahkan ke desa lain. Karena proyek tersebut, merupakan aspirasi oknum Anggota Dewan Dapil 4, priode 2009-2014.

Lihat saja kondisi desa yang dimpinpin Anasius saat ini. Jalannya hancur. Jika musim penghujan, susah dilewati. Belum lagi kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Sangat minim dan jauh dari haparan.

Pembangunan jaringan air bersih (leding) yang ada, adalah hibah dari warga asal Jepang 8 tahun lalu. Itu pun kondisinya sudah sakit-sakitan. Jika harus diperbaiki, butuh dana tak sedikit.

jembatan tanjung beulang_warta kayong

Beruntung mereka tinggal di daerah yang melimpah air. Karena lingkungan dan hutan mereka masih terjaga dengan baik. Jika tidak. Di musim kemarau seperti ini, mereka akan kesulitan air bersih. Walaupun harus memanggul gerigen/ember mengambil air di sungai untuk minum, masak dan MCK.

Puluhan tahun Tanjung Beulang hidup tanpa jaringan listrik pemerintah. Pada hal, jika pemerintah berniat membangun jaringan listrik, jaraknya dari Desa Serengkah hanya 3 km saja. Saban tahun mereka usulkan dalam Musrenbangdes ke pemerintah. Tapi hasilnya masih nihil.

Manfaat lsitrik tentu besar buat masyarakat. Selain untuk kepentingan penerangan, kegiatan industri rumah tangga. Juga menghemat pengeluaran. Bayangakan saja. Dalam semalam, warga harus mengeluar sekitar Rp 45.000,- untuk beli BBM. Itupun hanya mampu menerangi hingga pukul 23.00 saja.

Jika rutin mengggunakan genset/diesel. Dalam sebulan, berarti warga harus mengeluarkan dana Rp 1.350.000,-. Tentu jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan listrik dari PLN. Sehingga sisa uang tersebut dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Desa Tanjung Beulang 136 KK dan 364 jiwa. Kemudian, sekitar 1 kilo meter masuk jalan desa mereka, berdiri tower Telkomsel, yang masih menggunakan tenaga surya. Dua alasan ini tentu cukup menjadi dasar Pemda Ketapang, atau PLN merealisasikan listrik ke desa mereka.

Kebutuhan dasar masyarakat yang paling utama hanyalah jalan, jembatan, listrik dan air bersih. Kerena jalan tidak mendukung misalnya, perekonomian masyarakat pun terganggu.

Sekedar contoh. Harga jual jengkol dan tengkawang sekarang harusnya tinggi. Tapi dinilai pembeli luar hanya Rp. 5.000 untuk jengkol, dan Rp. 4.500 untuk tengkawang kering. Coba kalau jalannya bagus, tentu masyarakat bisa menjualnya langsung ke kota. Dengan harga jauh di atas itu. Sebab, pemasaran mereka sangat tergantung dengan tengkulak.

Padahal, panen jengkol dan tengkawang saja, dalam sehari sedikitnya 10 ton. Belum lagi hasil karet, durian, dan buah-buahan lainnya, melimpah jika musimnya. Nanum karena infrastruktur tidak mendukung. Jalan dan jembatan banyak yang rusak, membuat perekonomian warga setempat lumpuh.

panen jengkol_warta kayong

Sebetulnya, kontribusi Tanjung Beulang untuk kabupaten sangat tinggi. Mereka telah menyumbangkan oksigen yang baik untuk khalayak. Mereka telah melaksanakan program pemerintah, tentang penurunan emesi gas rumah kaca. Kerana mereka konsisten menjaga hutan di wilayah mereka. Bandingkan dengan desa di sekitar mereka. Hutan dan kebun telah berubah mejadi kebun sawit.

Belum lagi pendapatan daerah/negara dari hasil kebun (karet), buah-buahan, pertanian dan lainnya. Ini adalah bentuk kontribusi (pendapatan) daerah dari desa. Walaupun, secara tidak langsung mereka tidak membayar pajak dari kegiatan tersebut kepada daerah. Tapi Pemda mendapatkan manfaat dari semua itu.

Adalah wajar masyarakat menuntut haknya kepada pemerintah. Sebab mereka telah memberikan kotribusi yang besar kepada pemerintah. Tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Demikian Undang-Undang mengamanatkan kepada pemimpin negeri ini.

Namun apa yang di dapat masyarakat Tanjung Beulang? Kebutuhan dasar mereka terabaikan. Rasa jenuh dan bimbang pun menyelimuti hati mereka. Pertanyaan demi pertanyaan selalu datang. Apa kompensasi pemerintah atas jerih payah mereka menjaga hutan dan habitanya?

Kearifanlah yang mebuat masyarakat Tanjung Beulang mampu bertahan, di tengah himbitan, tawaran yang indah tambang minyak hijau (sawit). Semangat mereka yang tak kenal menyerah dalam menjaga alam, patut kita apresiasi. Dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, adalah kompensasi yang tepat atas prestasi mereka.

Kepada Anggota DPRD Ketapang Priode 2014-2019. Khususnya Dapil 4, yang baru dilantik 9 September 2014. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Anda. Agar nasib mereka diperhatikan. Aspirasi mereka di dengar dan bisa diakomodir. Kenerja Anda sangat dinanti masyarakat. Kerena Anda merupakan perpanjangan tangan masyarakat di pemerintah.

Sebab Anda (Dewan) adalah wakil masyarakat. Apapun latar belakang partai, asal usul, agama, etnis dan ras Anda. Saat ini, Anda bukanlah wakil partai, golongan atau masyarakat tertentu yang memilih Anda. Tapi wakil semua elemen masyarakat yang ada di daerah pemilihan (Dapil) Anda.

Masyarakat tentu tidak ingin mendengar Anda terlibat kasus korupsi. Tidak ingin melihat dan mendengar, bahwa Anda bekerja atas nama mereka, namun untuk kepentingan pribadi Anda. Cukup sudah pengalaman pahit dewan sebelumnya. Paradigma ini harus kita rubah. Agar kehidupan berbangsa dan bernegara semakin membaik. (Has)

Posted on 10 September 2014, in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: